TRIBUNNEWS.COM – Berikut beberapa tanggapan berbagai kalangan terkait pengunduran diri Ketua Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Ketua Otoritas IKN Dhony Rahajoe.
Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari pimpinan Otoritas IKN pada Senin (3/6/2024) dengan membawa surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi menerima dan menerima pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
Hari ini (Senin, Red) telah dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Bapak Bambang Susantono selaku Ketua Otorita IKN dan Bapak Dhony Rahajoe selaku Wakil Ketua Otorita IKN mengucapkan terima kasih atas pengabdian keduanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi melantik Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Departemen IKN, dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua OIKN.
Banyak kalangan bereaksi terhadap mundurnya Presiden dan Wakil Presiden IKN. Pemerintah harus transparan
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperjelas alasan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe mundur dari jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden IKN.
DPR berharap pemerintah transparan, yang bisa menjelaskan alasan presiden dan wakil presiden kekuasaan IKN mengundurkan diri, kata Puan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Puan mengatakan, pemerintah perlu klarifikasi agar investor bersedia menginvestasikan uangnya untuk pengembangan IKN.
Sehingga ia berharap pasca mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, tujuan pengembangan IKN bisa selesai tepat waktu.
Nah, DPR berharap apa yang ditunjukkan pemerintah jelas, dan pelaksanaan IKN bisa berjalan sesuai tujuan pemerintah. Ini merupakan pukulan telak menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan pukulan telak bagi Pemerintahan IKN.
Suryadi mengaku khawatir dengan mundurnya dua pimpinan penting OIKN tersebut dua bulan sebelum pertemuan hari ini yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari ulang tahun Pemerintah Indonesia ke-79.
Suryadi dalam keterangannya, Selasa (6/4/2024), “Kami juga melihat pengunduran diri dua pimpinan senior OIKN ini akan menjadi pukulan berat bagi organisasi.”
OIKN sebagai organisasi, menurut Suryadi, masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak tersebut.
Ia menilai pengembangan IKN secara fisik dan ekonomi masih jauh dari tujuan.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan IKN hingga tahun 2024 mencapai Rp75,4 juta atau 16,1 persen dari total anggaran IKN yang berjumlah sekitar Rp466 juta.
Saat ini, pendanaan melalui Kemitraan Masyarakat dan Dunia Usaha (KPBU) dan investasi swasta masih kurang.
Pada tahun 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN hanya sebesar Rp47,5 juta, yakni dari swasta Rp35,9 juta dan sisanya dari pemerintah Rp11,6 juta.
Suryadi mengatakan, “Sebenarnya target investasinya mencapai Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini. Deddy Sitorus: Bisa ditunda
Anggota Parlemen PDIP Deddy Yevry Hanteru Sitorus mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Bambang dan Dhoni tidak mengundurkan diri karena keinginan keduanya.
Namun, mereka dipecat atau diminta mundur dari jabatannya mulai tahun 2022.
Deddy mengatakan, banyak tujuan proyek IKN yang dinilai ambisius dan tidak bisa diselesaikan oleh Bambang dan Dhoni.
Selain itu, waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proyek IKN juga sangat singkat.
Deddy membandingkan proyek IKN dengan kisah Roro Jonggrang yang meminta Bandung Bondowoso membangun Candi Prambanan dalam waktu singkat.
“Yang saya dengar bukanlah pengunduran diri, tapi “pengunduran diri” karena tidak bisa mencapai tujuan yang diberikan.”
Deddy, seperti dilansir Kompas, Selasa (4/6/2024), mengatakan, “Jadwalnya sangat singkat dan padat, seperti proyek Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso.”
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam, Dennis Destryawan) (Kompas)