TRIBUNNEVS.COM – Pidato presiden terpilih 2024, Prabov Subjant, tentang pembentukan 40 kementerian mendapat reaksi berbeda.
Sejumlah partai bahkan eks pesaingnya di Pilpres 2024 pun tak luput berkomentar.
Mantan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranovo, mengkritik keras rencana Prab yang menambah jumlah kementerian menjadi 40.
Padahal, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Yokowi) hanya terdiri dari 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian lapangan.
Ganjar menilai keinginan Prab menambah jumlah kementerian bukanlah langkah yang tepat.
Selain itu, bertambahnya jumlah kementerian diyakini merupakan konsekuensi akomodasi politik terhadap kelompok pendukung Prabovo-Gibran pada Pilpres 2024.
“Setahu saya undang-undang membatasi jumlahnya, jadi lebih dari itu tidak pantas dan tidak sesuai undang-undang,” kata Ganjar, Selasa (5/7/2024) lalu.
Tak hanya Ganjar, cawapres di Pilpres 2024, Mahfud MD pun turut mengkritiknya.
Dr Mahfud mengatakan, perubahan jumlah kementerian ini merupakan hasil dari banyaknya janji yang dilontarkan saat pemilu.
“Pak Menteri, tadinya 26, sekarang 34, akan bertambah lagi.” Besok pemilu berikutnya bertambah menjadi 60, pemilu berikutnya meningkat lagi karena pengaturan itu semakin meluas, negara rusak,” kata Mahfud dalam seminar nasional di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada Rabu (5/8). /2024).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini kemudian menyebut Amerika Serikat (AS) yang hanya memiliki 14 kementerian.
Menurut Mahfud, pada 2019 lalu ia dan sejumlah pakar hukum tata negara merekomendasikan pengurangan jumlah menteri.
Ia meyakini ruang korupsi akan semakin besar jika jumlah kementerian terus bertambah.
“Semangatnya jangan terus-menerus membagi kekuasaan, semangatnya adalah membatasi jumlah pejabat di tingkat kementerian, karena semakin banyak (menteri), semakin besar sumber korupsinya.” Itu seluruh anggarannya,” kata Mahfud. JK pun menyuarakan kritik
Senada dengan Ganjar dan Mahfud, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala (JK) juga mengkritisi wacana Prabov yang ingin menambah jumlah kementerian.
JK menilai rencana tersebut bukan menampilkan kabinet kerja melainkan politik.
“Ada juga (pihak yang sepakat mendukung). Tapi artinya bukan lagi kabinet kerja, melainkan kabinet politik,” kata JK, seperti dilansir Kompas.com, Rabu (5 Mei 2024).
“Iya tentu, itu hanya untuk politik bukan?”
Menurut JK, jika jumlah kementerian bertambah, maka perlu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Selain itu, JK menilai orang-orang yang menduduki jabatan menteri di kabinet Prabowo-Gibran sebaiknya berasal dari latar belakang profesional.
“Iya, sebelum dipecah, kabinet kerja ini terbagi atas profesional dan biasanya diisi oleh politisi, namun politisi juga harus profesional di bidangnya,” tambah Ž.K.
Ia menilai 34 kementerian yang ada saat ini sudah ideal sehingga tidak perlu ditambah lagi.
“Jadi tergantung kebutuhan pemerintah, jadi jangan lihat kementerian dulu untuk lihat programnya apa. Kalau organisasi butuh 40 ya boleh, tapi kalau 35-34 cukup, sebenarnya bisa digabungkan,” dia menjelaskan. JK. PDIP: Musim berburu jabatan, PHP biasanya bertebaran
Di sisi lain, PDIP juga mengisyaratkan rencana penambahan kementerian.
Politisi senior PDIP Hendravan Supratikno mengingatkan ketentuan hukum jika ingin menambah nomenklatur kementerian.
“Kalau mau ditambah jumlahnya, sebaiknya UU ini direvisi kecuali jumlah wakil menterinya terpenuhi,” kata Hendravan, Selasa (5/7/2024).
Ia mengingatkan, masa transisi pemerintahan biasanya menjadi musim perburuan jabatan.
Karena itu, Hendravan mengatakan akan banyak pihak yang memberikan harapan palsu atau PHP.
“Pada musim pencarian kerja seperti ini, virus PHP cenderung menyebar,” kata Hendravan.
Tapi jangan berspekulasi dulu. Masalahnya presiden juga ingin birokrasinya lebih efisien, beban keuangan negara tidak terlalu besar, dan kekuatan kabinet tetap terjaga, tegasnya. Pengamat: Prabovo ingin berbagi kue kekuasaan
Kritik juga disuarakan Pengamat Politik Lingkaran Kewarganegaraan Indonesia, Ray Rangkuti.
Ray menilai rencana penambahan jumlah kementerian merupakan wujud keinginan Prab untuk berbagi kue kekuasaan dengan para pendukungnya.
“Akhirnya terbuka, akhirnya Prabowo mau berbagi kue kekuasaan dengan banyak pihak,” kata Ray, Selasa (5/7/2024).
Ray menilai wacana tersebut terulang kembali karena Prabovo tidak begitu percaya diri dalam mengelola pemerintahan mendatang seperti pemerintahan saat ini.
Jadi semua mendapat bagiannya,” jelasnya.
(Tribunevs.com/Jaianti Tri Utami/Fersianus Vaku/Rahmat Fajar Nugraha/Theresia Fellisiani)