Jurnalis Tribunnews.com, Chaerul Umam melaporkan
TRIBUNNEWS. Kantor kejaksaan.
Kodari mengatakan, Hasto menghilangkan isi pidato Presiden Jokowi dan hanya mengambil sebagian saja sehingga kehilangan seluruh isinya.
Tindak lanjut pernyataan Kodari Jokowi rupanya sudah disampaikan pada rapat koordinasi nasional di Forkopim, Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
Menurutnya, yang dilakukan Hasto adalah mengambil bagian tertentu dan menghancurkan seluruh isinya.
Nah, setelah saya cek, itulah pidato Pak Jokowi di hadapan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat (Rakornas) RI dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada 13 November 2019 di Jawa Barat. . Kodari mengatakan kepada wartawan, Minggu. (18/8/2024).
Jika melihat konteks utuhnya, kata Kodari, sebenarnya tidak ada yang salah dengan instruksi Presiden Jokowi tersebut.
Karena hal ini menuntut pejabat pemerintah daerah untuk melakukan yang terbaik untuk mengatasi tantangan global dengan menyederhanakan dan menyederhanakan izin investasi.
“Dalam pidatonya, Pak Jokowi meminta para pejabat pemerintah, termasuk kepala daerah dan aparat hukum, untuk bekerja dengan baik karena tantangan yang dihadapi dunia begitu besar, baik-baik saja. Misalnya saja yang pertama, peraturan daerahnya belum terlalu banyak. Kedua, izin yang tidak banyak sehingga menyulitkan investasi, ujarnya.
“Maka lelangnya jangan di akhir tahun, apalagi kalau infrastruktur, karena nanti tidak selesai atau tidak ada hasil, sebaiknya lelangnya di awal,” imbuhnya.
Kodari mengapresiasi seluruh pesan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam forum tersebut sangat baik dan positif.
Jadi yang terjadi justru bertolak belakang dengan tudingan Hasto yang menggunakan rekaman video tersebut untuk memutarbalikkan pernyataan Presiden Jokowi.
“Jadi ini semua kabar baik dan positif, Pak Jokowi mengingatkan penegak hukum untuk tidak menggigit orang yang tepat. “Saya ulangi, jangan gigit orang yang tepat, penegak hukum gigit orang yang jahat dan melanggar program kerja negara,” imbuhnya.
Jadi pidato Pak Jokowi sangat bagus, Pak Jokowi juga tidak ada toleransi jika aparat penegak hukum memeras birokrat dan pedagang langsung, lanjutnya.
Kodari juga menilai tidak ada yang salah dengan sikap tegas Jokowi yang mengecilkan hati aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, POLRI, dan mengadili kejahatan yang bertentangan dengan agenda kepentingan nasional.
“Berbisik itu maksudnya Pak Jokowi jadi whistleblower. Apakah whistleblower itu baik atau buruk bagi penegakan hukum?” Nah, Kodari menjelaskan.
Kodari justru mengapresiasi sikap tegas Presiden Jokowi karena sudah tepat jika menyerahkan persoalan hukum kepada pihak yang berwenang dengan mengambil langkah hukum sesuai Konstitusi.
“Pak Jokowi sebagai pemimpin yang menerima informasi mungkin atau sering diberitahu oleh masyarakat bahwa ada pelanggaran atau permasalahan, namun kenyataannya Pak Jokowi bertindak sesuai konstitusi dengan menyampaikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum,” ujarnya. menyimpulkan. .
Sekjen PDIP Hasto Cristianto tercatat mengancam Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan intimidasi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan.
Hasto memperlihatkan rekaman tersebut kepada awak media di Masjid Lenteng Agung At-Tawfiq, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
“Tadi muncul video penggunaan UU ini oleh Pak Jokowi dan Jaksa Agung yang berbisik ke Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu video yang saya ambil,” kata Hasto suatu saat.
Hasto menyebut ucapan Jokowi berbahaya bagi demokrasi. Sehingga dia meminta Jokowi memberikan klarifikasi.
“Jangan main-main, akulah yang menggigitku. Ini adalah cara saya, mungkin melalui PKC. Mungkin melalui kepolisian negara, mungkin melalui kejaksaan. Bisikkan, ada yang sedang bermain-main. Baiklah, aku akan memata-matai dia, bukan?
Dosen Universitas Pertahanan Nasional (Wunhan) ini menilai ucapan Jokowi memalukan dan tidak masuk akal.
“Iya, menurutku tidak masuk akal,” kata Hasto.
Hasto menambahkan, pernyataan tersebut bertepatan dengan perayaan HUT RI ke-79.
“Kenapa saya katakan demikian, karena ini adalah hari kemerdekaan kita dan dengan kemerdekaan setiap orang harus bebas dan bertanggung jawab mengutarakan pendapatnya, namun harus dalam koridor hukum, dalam koridor kepentingan nasional dan tidak boleh ada yang terintimidasi.” dikatakan.
Saat dicek Tribunnews.com, ucapan tersebut disampaikan Jokowi pada Rabu (13/11/2019) di Rakornas Forkopim Sentul, Bogor.
Saat itu, Jokowi mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menghalangi kebijakan negara.
“Kalau masih ada, saya gigit, apa salahnya, kenapa tidak berhasil? Aku mulai mengerti, aku mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Ada orang-orang di sekitar untuk diajak bermain. Jokowi bakal gigit lagi, sambil berkata dengan caranya sendiri, “Bisa lewat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan.”