Tribunnews.com, Bali – Putu Supadma Rudana mengatakan Forum Air Dunia (WWF) ke-10 menandai komitmen Parlemen untuk mengatasi masalah air dan sanitasi melalui kemauan dan tindakan politik.
Anggota International Union Office (IPU) for Sustainable Development memaparkan rangkuman pertemuan tersebut sebagai pelapor acara WWF ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa 21 Mei 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berbicara di podium.
Dalam kesempatan tersebut, Puttu menyampaikan bahwa selama dua hari terakhir, anggota parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali untuk memperkuat kerja sama dalam memobilisasi aksi parlemen di bidang air untuk kesejahteraan bersama.
Menurutnya, ada beberapa poin penting yang ditekankan pada WWF ke-10 di Bali, yakni menjadikan air sebagai salah satu agenda utama parlemen, dan dalam hal ini mendorong dialog parlemen di tingkat regional dan internasional.
Kedua, perspektif komunitas dan penduduk lokal penting dalam upaya global kita untuk mencapai keadilan dan keamanan air, dan untuk memastikan bahwa setiap langkah disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.
Ketiga, pengelolaan air berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dan ekosistem serta mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim sejalan dengan tujuan iklim yang disepakati secara internasional.
Keempat, seiring dengan isu-isu terkait air yang melampaui batas negara, kebutuhan untuk memperkuat diplomasi dalam pengelolaan air, berbagi pengetahuan dan praktik terbaik untuk mengatasi ketahanan air menjadi semakin mendesak.
Oleh karena itu, sudah menjadi tugas kita sebagai parlemen dan anggota parlemen untuk memprioritaskan tindakan terhadap sumber daya air guna mewujudkan komitmen yang tertuang dalam SDGs untuk periode sampai dengan tahun 2030 dan visi dunia yang adil dan sejahtera untuk generasi mendatang, jelasnya. Wakil Ketua BKSAP DPR r.
Menurut PUTU, kesimpulan dari Forum Air Dunia ke-10 akan disampaikan kepada Dewan Pengurus IPU pada sidang IPU ke-149 mendatang.
Oleh karena itu, anggota parlemen dilibatkan dalam pengembangan kerja sama dan interaksi di bidang perairan.
“Melalui komitmen dan aksi bersama kita, karena sangat penting untuk mendorong perdamaian, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. “Terima kasih atas kehadiran para delegasi dan saya mohon dukungannya untuk terus membahas masalah air di negaranya,” jelas MP Bali tersebut.
Selain itu, Putu saat menjadi panelis di World Water Forum (WWF) ke-10 juga mengajak setiap negara yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk menjadi water warrior atau pejuang air dengan menerapkan solusi dalam mengatasi masalah air. bentuk hukum.
Parlemen Dunia sebenarnya meminta Putu untuk membuat komitmen bersama atau mengembangkan hasil yang lebih ambisius dari solusi bersama mengatasi air ini.
“Jadi bagaimana kita memobilisasi seluruh parlemen dan bersatu untuk secara serius mengatasi masalah air demi kesejahteraan dan kesejahteraan bersama. Tentu kita juga harus berkontribusi dalam penerapan undang-undang ini. “ICJ juga akan terus mempertimbangkan bagaimana komitmen ini ke depan dapat diimplementasikan dalam bentuk resolusi, dan resolusi ini dapat diterjemahkan ke dalam undang-undang di setiap negara, dengan fokus pada air dan membuat kode etik tentang air,” ujarnya. dikatakan. .
Secara khusus, di Indonesia, Putu mengusulkan penerapan undang-undang air yang terkonsolidasi. Lanjutnya, Indonesia saat ini hanya memiliki Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Oleh karena itu, DPR RI membuka kasus terkait air DPR.
“Harus ada undang-undang yang terkonsolidasi. Tujuan dari Kamar Air adalah untuk membantu Komisi berpartisipasi dan mendukungnya dalam mempercepat proses dengan segera. Kita sebagai parlemen sudah menjadi rakyat yang berkuasa, dan di sini kita disebut sebagai pejuang, pejuang dalam memperjuangkan air di setiap negara, tentunya di setiap daerah pemilihan yang kita miliki. Komitmen beberapa negara sangat jelas: akan melakukan percepatan. Karena jika semuanya seperti biasa dalam komisi, percepatan eksponensial tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai agenda SDG pada tahun 2030, perlu dilakukan percepatan tersebut, kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Putu menambahkan, menjadi tuan rumah WWF ke-10 di Bali pada tahun 2024 merupakan momen bersejarah bagi Indonesia karena bisa menjadi tuan rumah pertemuan parlemen pertama di forum air tersebut.
Hingga saat ini, menurutnya WWF belum pernah diterapkan di Indonesia.
“Saya sendiri terus bekerja dan pada Oktober 2023 saya menerima Ketua Dewan Air Dunia, Loïc Fauchon, ke dalam DLR dan bersama Pak Basuki meminta bantuan Menteri PNPR dalam membangun jembatan menuju Inter -Persatuan Parlemen. Saya langsung melakukan itu dan akhirnya MPS menyetujuinya. Ini adalah hasil pertemuan parlemen pertama World Water “10. forum itu bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Usai berakhirnya acara WWF ke-10 di Bali, 45 delegasi dari beberapa negara mengikuti tamasya pelepasan ikan dan melihat prosesnya pada Selasa, 21 Mei 2024 di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Rai (Tahura) Bali, Bali. .