TribunBerita. COM JAKARTA – Sidang kedua Kemitraan Parlemen Indonesia-Pasifik (IPPP) memberi dorongan untuk mendorong konsep ekonomi biru.
Pasalnya, kedua negara merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan.
Puthu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengatakan.
Indonesia Putu mengungkapkan, tema yang diusung pada forum yang digelar di Senayan ini adalah “Kemitraan untuk Kemakmuran: Mempromosikan Konektivitas Regional dan Pembangunan Inklusif”.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan di Samudera Pasifik. Indonesia mencakup 2/3 wilayahnya melalui laut. potensi kelautan; Potensi ekonomi biru sangat besar. “Karena keanekaragaman hayati laut sangat besar,” tulis Putu, Sabtu (27/07/2024).
“Kedua, ada potensi dan kekayaan. Karena keindahan alamnya, laut penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Jadi perspektif pertama berkaitan dengan ketahanan pangan kita. Laut harus kita jaga. Padahal, ekonomi biru penting karena potensi industri perikanan. Di sini,” tambahnya.
Putu mengatakan, potensi pertanian dan pariwisata pesisir juga penting dalam menciptakan model kerja sama bisnis biru.
Ia mengatakan perekonomian yang dibangun dengan konsep ekonomi biru akan menjadi luar biasa. Karena biasanya negara yang dikelilingi lautan sangat indah.
“Pikirkanlah; Raja Ampat di Indonesia; Labuan Bajo Ada Pulau Komodo dan Bali serta pulau lainnya. Samudera Pasifik juga sangat indah. Jadi destinasi dan potensi wisatanya sangat besar. Dari sisi ketahanan pangan, potensi laut tergolong kecil. Seperti kita ketahui, banyak sekali jenis ikan di laut ini yang bisa dikonsumsi untuk ketahanan pangan kita. Oleh karena itu, potensi maritim kita ke depan perlu dijaga juga, ujarnya.
Putu juga mengatakan, potensi ekonomi masa depan harus diperoleh secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, potensi tersebut perlu digali untuk pertumbuhan dan kebutuhan perekonomian masyarakat. “Terakhir, ‘Kita perlu menjaga (melestarikan atau merawat) air laut dan menjaganya tetap lestari untuk generasi mendatang,’” jelas anggota parlemen Bali tersebut.
Oleh karena itu, konsep ekonomi biru merupakan konsep inti negara kepulauan dan harus mengikuti tren, kata Putu.
Padahal, Putu ingin parlemen tetap menjalankan perannya sehingga pemerintah berupaya melakukan hal tersebut. Misalnya, peran Parlemen adalah membuat peraturan untuk mendorong konsep ekonomi biru.
“Terkait penerapan anggaran tersebut, Pemerintah memantau dan mengendalikan keyakinan yang sebenarnya bahwa konsep ekonomi biru akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, baik di Indonesia maupun Pasifik. “Iya, blue economy ini merupakan konsep masa depan yang perlu kita waspadai, namun konsep tersebut tidak bisa kita laksanakan begitu saja, perlu ada peningkatan kapasitas, juga perlu ada kemajuan dalam cara kita mengarungi lautan. , “katanya.
Yang paling penting, lanjutnya, adalah melestarikan potensi lautan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dapat memetakan permasalahan yang berkaitan dengan alam.
Oleh karena itu ada lempengan-lempengan yang dipecah untuk memahami bagaimana melihat potensi alam laut.
“Harus ada konsep dasar penjelajahan laut Indonesia dan Samudera Pasifik,” ujarnya. Ini sangat penting,” kata anggota Persatuan Antar Parlemen (IPU) untuk pembangunan berkelanjutan itu.
Menurutnya, masalah perubahan iklim atau Climate Change; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; Ia mengatakan komitmen negara-negara maju dan kaya harus dipenuhi pada tahun 2020, atau senilai $100 miliar per tahun.
Ditambahkannya, kalau kita hitung sejauh ini, jumlahnya mendekati US$500 miliar.
“Dubai tidak membutuhkan miliaran dolar pada COP28, ia membutuhkan triliunan dolar. Jadi bayangkan berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi negara-negara maju harus membuat komitmen, sehingga negara-negara Pasifik akan segera merasakan dampak nyata. kenaikan suhu global; Kemungkinan kenaikan permukaan air laut. “Jadi kita berjuang bersama,” katanya.
Dalam forum tersebut, Putu mengatakan Parlemen Indonesia-Pasifik ingin menemukan komitmen bersama untuk melawan perubahan iklim di forum internasional.
“Sejak saya membawa forum IPU (Inter-Parliamentary Union), saya akan membawanya ke PBB untuk membuat resolusi mitigasi bencana ini di IPU dan membuat komitmen yang kuat untuk memenuhi komitmen negara-negara maju. “Dan Majelis Umum PBB (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah menyatakan bahwa isu penting adalah perubahan iklim yang harus ditangani bersama. PBB telah memutuskan bahwa ini mendesak dan harus segera diatasi,” tutupnya.