TRIBUNNEWS.COM – Presiden Rusia Vladimir Putin berencana segera mengunjungi Mongolia, negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Kunjungan tersebut diungkapkan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat (30/8/2024).
Dalam laporannya, Peskov menjelaskan Putin akan mengunjungi Mongolia, meski negara tersebut merupakan anggota ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan tahun lalu.
Kunjungan yang dijadwalkan pada 3 September itu dilakukan atas undangan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh.
Putin dan Presiden Mongolia Ukhnaa Khurelsukh akan bertemu langsung untuk membahas hubungan bilateral dan bertukar pandangan mengenai isu-isu internasional dan regional terkini.
“Putin akan berbicara dengan Khurelsukh dan pejabat senior Mongolia lainnya pada upacara yang didedikasikan untuk peringatan 85 tahun kemenangan bersama angkatan bersenjata Soviet dan Mongolia atas militeris Jepang di Sungai Khalkhin Gol,” jelas Peskov, seperti dikutip Al Jazeera. .
Ini adalah perjalanan pertama Putin ke negara anggota ICC sejak pengadilan Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Maret 2023. Mongolia bersumpah tidak akan menangkap Putin
Meski Mongolia masuk dalam daftar negara anggota ICC, namun dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk tidak menangkap Putin.
Alasan inilah yang mendorong Putin bersedia datang ke Mongolia atas permintaan Presiden Ukhnaa Khurelsukh.
“Tidak ada kekhawatiran, kami telah melakukan dialog yang baik dengan teman-teman Mongolia kami,” tegas juru bicara Kremlin Dmitri Peskov.
“Kami melakukan dialog yang luar biasa dengan teman-teman Mongolia kami,” tambah Peskov.
Untuk menjamin keselamatan Putin selama kunjungannya, Peskov mengatakan seluruh aspek rencana kunjungan Putin telah dipersiapkan dengan matang.
Hal ini dilakukan karena sejak Rusia melancarkan serangan ke Ukraina pada tahun 2022, Putin belum mengunjungi negara anggota ICC.
Pada KTT BRICS ke-115 di Johannesburg, Putin bahkan membatalkan kunjungannya ke Afrika Selatan (SA) sebagai tuan rumah. Karena Afrika Selatan adalah salah satu penandatangan ICC Rome Treaty. ICC memerintahkan penangkapan Putin
Selanjutnya, pada Maret 2023, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.
Penangkapan ini dilakukan ICC karena ia dan Komisioner Hak Anak Rusia, Maria Lvov-Belova, dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia secara ilegal.
Tuduhan ICC ini merupakan tuduhan resmi pertama yang diajukan terhadap pejabat Moskow sejak invasi Rusia ke Ukraina.
Sementara itu, Ketua Jaksa ICC Karim Khan mengatakan pesan dari surat perintah penangkapan tersebut adalah bahwa prinsip-prinsip dasar kemanusiaan mengikat semua orang.
Menanggapi surat perintah penangkapan ICC, Netanyahu membantah keras rencana penangkapannya.
Menurutnya, ICC mengambil langkah nekat dan menyamakan dirinya dan tentara Israel (IDF) dengan Hamas.
“Saya dengan jijik menolak perbandingan yang dibuat oleh jaksa Den Haag antara Israel yang demokratis dan Hamas, seorang pembunuh massal,” kata Netanyahu, dikutip AFP.
(Tribunnews.com/Namira Yunia)