Reporter Tribunnews.com Denis Destryavan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menegaskan penyaluran pupuk bersubsidi akan terus berlanjut.
Padahal, kontrak pertama senilai Rp 26,7 triliun akan habis pada Juli 2024.
Menurut Rahmad, hal itu sudah menjadi komitmen antara Pupuk Indonesia dan pemerintah. Pupuk bersubsidi itu harus terus disalurkan.
“Kalau proses anggarannya sudah selesai,” kata Rahmad saat Kompas Talk di Jakarta, Rabu (18 Juli 2024).
Kementerian Pertanian mempercayakan Pupuk Indonesia untuk menyalurkan pupuk bersubsidi dengan total volume 9,55 juta ton.
“Nilainya Rp54 triliun,” kata Rahmad.
Kontrak pertama untuk total 4,7 juta ton pupuk telah selesai. Nilai kontrak pertama sebesar 26,7 triliun dram. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia sedang melakukan proses administrasi dan telah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pertanian Andi Amran Suleiman.
Sebab, kata Rahmad, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk bersubsidi agar petani tidak kesulitan. Pemerintah segera menginstruksikan untuk tidak menghentikan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Pada bulan Juli, 150 kabupaten akan kehabisan alokasi pupuk bersubsidi,” kata Rahmad.
Rahmad menegaskan, cadangan pupuk belum habis. Hanya berdasarkan kontrak pertama, sesuai alokasi 4,7 juta ton. Sementara ketersediaan pupuk masih tersedia.
“Kita tidak bisa mengorbankan tata kelola untuk isu-isu yang lebih penting dimana kita perlu mendorong produktivitas pertanian,” kata Rahmad.