Laporan reporter Tribunnews.com Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah menteri pada pemerintahan 2024-2029 akan mempengaruhi partisipasi mitra di DPRK.
Ketua KHDR RI Puan Maharani mengatakan, komisi lain di KHDR RI bisa saja dibentuk oleh lembaga lain untuk membantu presiden.
“Dengan adanya rencana penambahan menteri, mungkin ada komisi lain di KHDR RI. Mungkin juga ada mitra di KHDR RI,” kata Puan kepada wartawan, Sabtu (21/9/2024). ).
Puan juga menyampaikan, KHDR saat ini sedang membahas atau melanjutkan KHDR RI tahun 2024-2029.
“Jelas, kami sedang menyelesaikannya sekarang dan benar-benar membicarakannya.”
Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membenarkan sedang mempertimbangkan penambahan menteri di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto dari Republik Indonesia. Menurut dia, penambahan ini bagian dari penyempurnaan kerja menteri.
“Penambahan menteri ini untuk mengoptimalkan kerja menteri dalam memenuhi janji-janji di Astasita dan rencana aksi yang dilaksanakan pada kampanye kemarin,” ujarnya. , Kamis (12/9/2024).
Meski demikian, Wakil Ketua KHDR RI ini menyebut pihaknya masih meniru intervensi para menteri di masa pemerintahan Prabowo Subianto.
Dasco mengatakan, jumlah penambahan jabatan akan diumumkan tujuh hari sebelum Prabowo mengambil alih jabatan Presiden RI.
“Ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita masih jalankan simulasi, jadi nama dan orangnya baru di hari ke 7 atau 5 atau apalah,” ucapnya.
Di sisi lain, Dasco belum bisa menjelaskan rincian jumlah kementerian yang akan digabung di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Yang namanya penjumlahan, yang namanya pembagian, dan sebagainya tidak bisa kita cetak, karena sekarang masih kita buat, nanti kalau kita cetak akan berbeda karena sekarang berfungsi.” dia selesai berbicara.