Laporan Rehmat W Nograha, jurnalis Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Lingkaran Sipil Indonesia Ray Rangkuti menjelaskan berbagai alasan mengapa para pendukung atau pembantu Presiden Jokowi mulai mengungkapkan sikap berbeda.
Menurut Rey, rencana akhir masa jabatan Presiden Jokowi terkesan terburu-buru dan seperti ambisi pribadi.
Diketahui, pada Mei 2024, Prabowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden terpilih 2024, mengumumkan penolakan penambahan UKT.
Bahkan, Prabowo berjanji akan menggratiskan pendidikan.
Tak hanya Prabowo, bahkan seluruh faksi di Republik Rakyat, baik pendukung Jokowi maupun oposisi, memiliki sikap yang sama. Akhirnya kebijakan UKT ditangguhkan.
Belum lama ini, Ketua dan Wakil Ketua IKN mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya.
Lalu, baru-baru ini, sikap berbeda terhadap program Tapra juga diungkapkan dua menteri era Jokowi dibandingkan Jokowi.
Tak satu pun dari mereka mengharapkan kebijakan Tapera bisa dilaksanakan lebih cepat dari rencana awal. Sehingga hal ini membuat keduanya merasa protes.
“Sebagian besar masyarakat menilai rencana Presiden Jokowi terlalu terburu-buru, ambisius, dan kurang perhitungan. Salah satunya adalah ketidakpekaan terhadap kondisi yang dialami masyarakat saat ini. Ambisi Jokowi yang menggebu-gebu bahkan terkesan melanggar peraturan dan melanggar berbagai peraturan atau undang-undang yang berlaku. kata Ray, Jumat (7/6/2024).
Semakin banyak kalangan Jokowi yang menyadari bahwa kebijakan-kebijakannya belakangan ini lebih dilihat sebagai ambisi dan proyek pribadi ketimbang tujuan mendahulukan kepentingan rakyat, lanjut Ray.
“Salah satunya adalah pembangunan IKN yang terkesan terpaksa dibuka pada masa pemerintahan Jokowi,” jelasnya.
Rey mengungkapkan, dalam banyak hal, capaian reformasi satu per satu hilang di masa pemerintahan Jokowi.
Sebut saja Komisi Pemberantasan Korupsi, MK, Mahkamah Agung, pemilu/presiden terburuk sepanjang sejarah reformasi tahun 2024, kembalinya TNI yang tidak hanya dwifungsi tapi multifungsi, kriminalisasi. Ray bercerita tentang kehidupan masyarakat, tata cara pembuatan undang-undang yang melanggar hukum, nepotisme politik keluarga Jokowi dan masih banyak lagi.