Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Tergantung APBN 2024, Prioritas Daerah 3 T

TRIBUNNEWS.COM – Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden setelah dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) dan dibuka pada 20 Oktober 2024 .

Salah satu kampanye Prabowo-Gibran pada kampanye Pilpres 2024 adalah kampanye pangan gratis.

Padahal, acara tersebut digelar di SMPN 2 Curug, Tangerang pada akhir Februari lalu dan dipandu oleh Direktur Ekonomi (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto.

Ketua Mahasiswa PAN, Drajad Wibowo pun menjelaskan bagaimana program makan siang gratis ini akan dilaksanakan.

Drajad mengatakan pelaksanaan program makan gratis tergantung apakah program tersebut masuk dalam anggaran APBN 2024.

Jika diikutsertakan, kata Drajad, program makan siang gratis akan dilaksanakan pasca-Prabowo-Gibran, sekitar November atau Desember 2024.

“Pak Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober. Kurang dari dua bulan. Kalau bisa mendaftarkan APBN 2024, kita usahakan November dan Desember,” ujarnya dalam wawancara eksklusif di YouTube Tribunnews. pada Rabu (1/5/2024).

Drajad juga mengatakan, saat ini alokasi terkait program makan siang gratis tersebut belum masuk dalam APBN 2024.

Namun, lanjutnya, hal tersebut merupakan amanah Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Prabowo-Gibran.

“Kalau ada (dana), akan segera dilaksanakan,” kata Drajad.

Namun, Drajad mengatakan program makan siang gratis itu sudah masuk dalam RAPBN 2025.

Jadi, jika program pangan gratis belum bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2024, maka akan dilaksanakan pada awal tahun 2025.

“Tapi kalau tidak ada (dalam nominasi APBN 2024), sudah siap di RAPBN 2025. Jadi menurut saya tanggal 1 Januari 2025 sebaiknya dimatikan,” jelasnya.

“Besarnya wilayah tergantung anggaran yang tersedia, prioritasnya,” lanjut Drajad.

Diketahui juga bahwa daerah yang paling penting menerima program pangan gratis adalah masyarakat miskin, daerah miskin dan daerah terpencil (3T).

Jadi, dari 82,9 juta pelajar, berapa lapangan kerja di tahun 2025. Itu tergantung pembahasan RAPBN 2025 lalu tergantung pembahasan di DPR, pungkas Drajad.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *