Laporan jurnalis Tribune News, Ibrija Fasti Ifami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2025 dipangkas.
Demikian hasil sidang BP2MI (RDP) dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.
Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Hadi Wahyuningrum mengatakan anggaran BP2MI pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp105 miliar.
“Kemarin kami sudah rapat RDP dengan Komisi IX DPR RI, anggaran BP2MI dikurangi menjadi 2025. Anggaran BP2MI dikurangi Rp105 miliar,” kata Wahyuningrum kepada wartawan saat konferensi media dan tinjauan kinerja BP2MI. Kantor Hukum dan Humas Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis (20/6/2024).
Yayuk, nama samarannya, mengaku khawatir kerja BP2MI dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) kurang mendapat dukungan anggaran yang proporsional.
Selain itu, selain perlindungan PMI, sebagian besar pekerjaan BP2MI terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Dengan kerja BP2MI, kami prihatin mengapa BP2MI bekerja begitu banyak tetapi tidak didukung secara proporsional dari segi anggaran,” ujarnya.
Dia memperkirakan anggaran BP2MI tahun 2025 setidaknya lebih besar dari anggaran tahun 2024, sedangkan anggaran badan pertahanan PMI meningkat menjadi Rp 105 miliar mulai tahun 2023.
“(Anggaran 2024) memang untuk menunjang kegiatan PMI, sebenarnya sederhana sekali ya, dengan anggaran yang memadai dan proporsional, dari segi pertahanan pasti akan mendukung kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau organisasi. Prioritas.” Dikatakan
Lebih lanjut, Yayuk menyatakan, pengurangan anggaran ini tentunya akan berdampak pada kegiatan dan program yang direncanakan BP2MI dan tidak dapat dikelola secara maksimal.
“Tidak baik dengan anggaran yang kecil dan pekerjaan yang mendesak di setiap satuan kerja. Kenapa? Tahun 2025 ada penambahan SDM tentunya harus ada dukungan anggaran. Lalu ada tambahan pelayanan di 23 provinsi. Terkait dengan itu adalah sarana dan prasarana,” kata Yayuk.
Yayuk menyatakan, meski anggaran berkurang, namun akan diupayakan agar kinerja BP2MI tidak menurun.
“Upaya BP2MI ini terlihat bagaimana berkolaborasi dengan kementerian/departemen dan pemangku kepentingan untuk memastikan kinerja BP2MI tidak berhenti karena berkurangnya anggaran,” kata Yayuk.