TRIBUNNEWS.COM – Prancis kembali menegaskan larangan atletnya mengenakan hijab di Olimpiade Paris 2024 mendatang.
Sebelumnya, pada September 2023, Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudia-Castera mengusulkan larangan tersebut.
Ia menegaskan, setiap pemain yang mewakili Prancis tidak boleh menunjukkan simbol agama apa pun.
Menteri menegaskan penggunaan hijab hanya boleh dilakukan oleh atlet putri yang mewakili Prancis di Olimpiade Paris 2024 mendatang.
Larangan ini berlaku untuk semua jenis simbol (agama) dan menjaga netralitas di tempat umum, kata Amelie seperti dikutip The Cut.
Artinya atlet yang mewakili kami (Prancis) tidak akan berhijab, lanjutnya.
Pengumuman pemerintah Prancis tersebut langsung menuai kritik dari beberapa pihak.
Beberapa organisasi terbesar dunia seperti Amnesty International dan PBB mengecamnya.
Amnesty International mengatakan Prancis munafik dan tidak tahu malu.
Menurut mereka, Prancis berupaya meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak komprehensif bagi para atlet, khususnya perempuan.
Namun di saat yang sama, mereka menolak kebebasan atlet putri untuk bermain sesuai keinginan mereka.
“Pihak berwenang Perancis telah membuat hal ini sangat memalukan,” kata Amnesty International dalam laporannya.
“Mereka mengklaim bahwa mereka melakukan upaya besar untuk meningkatkan kesetaraan gender dan keadilan partisipatif dalam dunia olahraga.”
Namun hal itu tidak berlaku bagi kelompok perempuan dan perempuan Musim yang mengenakan penutup kepala (hijab), jelasnya.
Anna Blass, salah satu peneliti Amnesty International, juga mengkritik keras kebijakan Prancis ini.
“Larangan atlet Prancis mengikuti kompetisi hijab di Olimpiade dan Paralimpiade merupakan ejekan terhadap klaim bahwa Paris 2024 akan menjadi Olimpiade pertama yang menjamin kesetaraan gender,” jelasnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun mengecamnya.
Menurut laporan Guardian, PBB menegaskan bahwa tidak mungkin ada pihak yang memaksakan kehendaknya terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan oleh seseorang.
“Tidak seorang pun berhak memaksakan kehendaknya pada apa yang bisa dan tidak bisa dilahirkan oleh seorang perempuan,” jelas PBB.
Berbagai tuduhan yang ditujukan kepada Prancis membuat mereka bingung.
Kemudian Kementerian Olahraga mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan larangan berhijab.
Menurut mereka, atlet dilarang berhijab hanya saat bertanding.
Sementara saat berada di perkampungan atlet, mereka bebas memakainya.
(Tribunnews.com/Guruh)