Laporan wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM. KOM, Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak setuju dengan usulannya untuk mencoba gencatan senjata dengan Rusia.
Hal itu disampaikan Prabowo usai melaporkan hasil pertemuan dengan Zelensky kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Pertemuan antara Pak Prabowo dan Zelensky baru-baru ini diadakan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Asia: Shangri-La Dialogue (SLD) di Singapura.
“Dia (Zelensky) masih belum setuju dengan usulan kami,” kata Prabowo.
Pak Prabovo mengatakan, dalam pertemuan dengan Zelensky, Indonesia menawarkan bantuan kepada Ukraina untuk menciptakan gencatan senjata.
“Saya akan berusaha meyakinkan Presiden Zelensky dan melakukan yang terbaik untuk melihat apakah Indonesia dapat berkontribusi dalam gencatan senjata,” ujarnya.
Meski usulan Indonesia ditolak, namun Prabowo mengaku akan terus berusaha membujuk Zelensky.
Menurut Mr. Prabovo, pertemuan dengan Mr. Zelensky merupakan permintaan khusus dari Presiden Ukraina.
Selain itu, Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Zelensky juga mengundang Indonesia untuk berpartisipasi dalam KTT Perdamaian yang akan digelar di Swiss pada 15-16 Juni 2024.
Namun undangan tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjajanto.
“Tapi tentunya nanti presiden dan menlu akan berdiskusi, mungkin bersama Menko Polhukam kita akan membahas posisi akhir Indonesia apakah kita akan ikut atau tidak. Ikut serta, apalagi Rusia harus ikut, ” tutupnya.
Sebelumnya, pada tahun lalu, Menteri Pertahanan Prabovo saat mengikuti forum Dialog Shangri-La di Singapura, Sabtu (3/6) mengusulkan resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia.
Ada 5 poin yang disebutkan dalam usulan perdamaian Pak Prabowo, antara lain: Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini, penghentian permusuhan akan terjadi dalam situasi perang kedua pihak saat ini.
Kedua, berpindah 15 kilometer ke jalur baru (belakang) dari posisi masing-masing negara saat ini.
Ketiga, menciptakan kekuatan pengawasan. Ia mengusulkan agar organisasi Amerika ditempatkan di wilayah baru kedua negara.
Keempat, tim pemantau dan ahli PBB terdiri dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Negara Cheers.
Kelima, PBB harus mengatur dan melakukan referendum di wilayah sengketa untuk menentukan tujuan keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.
Ukraina dan Rusia menanggapi usulan Mr. Ukraina menolak usulan tersebut karena dianggap sebagai cerminan usulan Rusia.
Ukraina merasa tidak diperlukan mediator seperti itu. Sementara itu, Rusia menyambut baik semua usulan perdamaian, termasuk Menteri Pertahanan Indonesia.