Laporan jurnalis Tribunnews.com Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berencana membangun 3 juta rumah pada masa jabatannya 2024-2029.
Namun Ketua Satgas Prabowo Hashim Jojohadikusumo menjelaskan, sebenarnya Prabowo ingin membangun 15 juta rumah.
Hashim menjelaskan, angka 3 juta mengacu pada jumlah rumah yang dibangun setiap tahunnya.
Ini akan menjangkau 15 juta rumah dalam satu atau lima tahun.
“Saya mau yang betul, bukan 3 juta, tapi setahun kita mau dapat 3 juta, (dalam satu periode) 15 juta,” ujarnya dalam acara Dialog Eksekutif Propertinomic “Program Sukses Pembangunan 3 Juta Rumah” di Jakarta. , Kamis (10/10/2024).
Dari 3 juta apartemen yang akan dibangun setiap tahunnya, 1 juta diantaranya berada di perkotaan dan 2 juta di pedesaan.
1 juta rumah hunian akan dibangun di kota-kota.
“Satu juta rumah atau apartemen? Katakanlah (1 juta) apartemen ada di kota,” kata Hashim.
Dalam pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, Hasyim mengutarakan keinginan Prabowo agar kontraktor yang terlibat adalah pengusaha kecil, UKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kasihan sekali kalau keluarga Siputra punya usaha, maaf, jangan ke desa. Maafkan aku. Ayo buat kue yang lebih besar, banyak orang yang menikmatinya,” jelas Hashim.
“Prabovo dan saya pro bisnis, tapi kami pro kesetaraan dan keadilan,” katanya.
Saat debat calon presiden pada Februari 2024, Prabowo menyebut akan membangun 3 juta rumah bagi mereka yang belum memiliki rumah.
Lebih lanjut dikatakannya, 3 juta rumah akan dibangun di 3 wilayah, yaitu 1 juta di wilayah pesisir, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di perkotaan.
Selanjutnya, program ini juga mendapat dukungan dari perusahaan publik yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.
Salah satunya adalah Perumnas. Direktur Jenderal Perumnas Budi Saddeva Soediro mengatakan hal ini patut didukung untuk mengatasi banyaknya backlog di Tanah Air.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk mengoordinasikan visi dan misi.
“Kita sudah diskusi (dengan kelompok pemerintah selanjutnya), sudah berjalan,” kata Budi di kawasan Cengkareng, Jakarta, Senin (13/05/2024).
“Kami sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan baru dan banyak lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Karthika Virjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Vamen BUMN) juga mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Hal itu diungkapkannya sembari menjajaki kemungkinan dibentuknya kementerian baru untuk menyelesaikan permasalahan perumahan di Tanah Air, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat.
Kehadiran Kementerian Perumahan Rakyat terutama diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti backlog Indonesia yang disebut-sebut masih sangat tinggi yakni 12 juta.
Pria yang akrab disapa Tiko ini juga mengungkapkan, pengembang perumahan seperti Perumnas saat ini kesulitan mendapatkan dukungan pendanaan.
Hal ini tentu saja akan membantu mengurangi simpanan internal yang berjumlah lebih dari 12 juta.
“Itulah maksudnya. Karena dengan kondisi saat ini, akan sulit untuk menutupi 12 juta simpanan tanpa bantuan pembangunan publik yang masif, yang didukung oleh tanah dan pendanaan.”
“3 juta rumah ini harus dilacak secara besar-besaran,” ujarnya.
Hal ini juga didukung oleh Dirjen BTN
Presiden dan CEO PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon L.P. Napitupulu pun merespons program Prabowo-Gibran membangun 3 juta rumah.
Menurutnya, jika rencana pendanaan dilaksanakan dengan matang maka program tersebut sangat baik.
Kita lihat saja visi dan misinya, dia (Prabovo) menang. Kita lihat 5 tahun ke depan sebagai presiden seperti apa, kata Nixon dalam acara HUT BTN yang digelar di kompleks Gelora Bung Karno. Jakarta, Minggu (03/03/2024).
“Kalau dikaji visi dan misi yang jelas, ada 3 juta rumah yang dibangun. Tersebut pedesaan, pesisir, dan perkotaan,” lanjutnya.
Menurut Nixon, untuk kota besar atau kecil, program Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) biasanya dibantu melalui sistem Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR).
Salah satu bank yang menawarkan layanan KPR subsidi adalah BTN.
Sedangkan di perdesaan, bantuan biasanya diberikan dalam bentuk Program Insentif Perumahan Swadaya (BSPS) atau renovasi.
“Jika Anda melihat pengalaman selama ini, kawasan perkotaan dibangun dengan dana hibah,” kata Nixon.
“Di perdesaan, model bantuannya mirip dengan BSPS atau santunan atau perbaikan rumah. Modelnya tidak perlu KPR, tidak perlu berhutang,” lanjutnya.