Wartawan TribuneNews24.com Franciscus Adhiuda melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Petinggi Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara La Ode Nufile mengaku sedih dengan hasil pemilu parlemen partainya pada Pemilu 2024.
Dimana perolehan suara PPP tidak mencapai angka 4 persen atau ambang batas parlemen.
Oleh karena itu, ia menyarankan Muhammad Mardiono mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum PPP.
Sebab, meski PPP mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK), Mardiono dianggap gagal total untuk membuat PPP mencapai ambang batas PT sebesar 4 persen.
Jabatan Mardiono sebagai wakil presiden jenderal juga sudah berakhir. Sebab, itu bukan produk Kongres melainkan hasil pertengahan kudeta, kata La Ode Nufile saat dikonfirmasi TribuneNews, Minggu (28/4/2024). .
Selain itu, Dewan Pakar DPW PPP Sultra menyebut Mardiono mempermalukan partai dengan mengusung lambang Kaba di event politik nasional.
“Kami dipermalukan di mata masyarakat karena ulah oknum DPP PPP yang telah banyak merugikan pejabat daerah yang diyakini tersesat atas perintah Mardiono,” ujarnya.
“Saat kita berjuang bersama teman-teman di PPP melawan rezim tangan besi Sueharto di masa Orde Baru, kita diburu dan ditindas, yang untuk pertama kalinya mendirikan PPP, sebagai partai Islam tertua yang legendaris. Landasan Perjuangan. Dengan mengikuti pemilu, politik Islam benar-benar kehilangan jati diri dan harkatnya pada pemilu 2024,” kata La Ode Nufile.
Sementara itu, petinggi PPP di Sultra, Muhamnad Natsir mengaku menyayangkan prestasi PPP pada pemilu parlemen 2024.
Muh Natsir meminta, apapun keputusan MK dalam kasus PPP, Mardiono harus mengundurkan diri tanpa menunggu masa jabatannya berakhir melalui forum ekspres Kongres sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi partai.
Di bawah kepemimpinan Wakil Ketum Mardiono, PPP tidak lagi lugas pada posisinya yang sebenarnya sebagai partai ‘Baldatun Tioyyibatun Warabbun Gafur’ sebagai partai Islam yang berlandaskan ‘Amar Maruf Nahi Munkar’.
“Muhammad Mardiono selaku pimpinan PPP, sebelum mengundurkan diri, mampu menyampaikan secara terbuka alasan kegagalan PPP untuk memindahkan PPP dari batasan PT 4 persen dan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral di mata para kader. ” jelasnya.
“Kepada Pimpinan Dewan DPP PPP, Banom/Ketua PPP Banom, Ulama PPP dan seluruh kader baik DPC/DPW yang menginginkan perubahan untuk menyatukan barisan, berjanji akan memperbaiki diri dengan menunjuk salah satu calon wakil ketua DPP PPP. Penggantian Madiono dengan segera diadakannya percepatan Kongres PPP,” tutupnya.
Secara terpisah, sayap pemuda PPP, Gerakan Pemuda Kaba (GPK) Adrian Azhari Harhap, meminta Kongres menggelar pemilu dini dan mengusulkan Wakil Presiden Amir Uskara yang juga Wakil Presiden MPR Indonesia sebagai penggantinya.
“Kami meminta DPP PPP segera mengadakan pertemuan untuk menetapkan agenda kongres segera agar partai bisa bangkit dari kemunduran dan kami merekomendasikan Amir Uskara untuk menggantikannya,” kata Adrian.
“Kami menilai di antara pimpinan PPP saat ini, Amir Uskara adalah pemimpin terbaik yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI yang pantas memimpin PPP ke depan,” tutupnya.