Pada Selasa malam, 7 Mei, senator Berlin bidang ekonomi, energi dan bisnis, Franziska Giffey, mengalami cedera kepala ringan dan dirawat di rumah sakit.
Berdasarkan laporan, dia diserang oleh pria tak dikenal.
Berdasarkan informasi dari kepolisian dan kejaksaan Berlin, tersangka tiba-tiba menyerang dari belakang dan memukul bagian kepala dan leher dengan tas berisi benda keras, pada Selasa sore.
Serangan itu mengirim Giffey ke rumah sakit karena sakit kepala dan leher, kata polisi dan kantor kejaksaan.
Sontak, muncul reaksi keras, antara lain: dari senator olahraga di Berlin, Iris Spranger, yang mengutuk penyerangan terhadap politisi dan petugas pemilu, keduanya terlibat dalam persoalan demokrasi. Kekerasan terhadap demokrasi
Kecenderungan untuk menyerang politisi secara verbal atau fisik sedang meningkat di Jerman. Menurut media nasional, polisi mencatat 2.790 kasus pada tahun 2023, berdasarkan tanggapan pemerintah federal kepada parlemen Berlin pada akhir Januari.
Jumlah korban terbanyak adalah pekerja Partai Hijau sebanyak 1.219 kasus.
Sementara itu, politisi dari partai populis sayap kanan Alternatif untuk Jerman AfD mencatat jumlah serangan fisik tertinggi – 86 kasus, dibandingkan dengan 62 tindakan kekerasan terhadap perwakilan Partai Hijau.
Insiden kekerasan terhadap politisi bukanlah hal baru di Jerman. Pada tahun 2015, Wali Kota Köln, Henriette Reker, ditikam di bagian leher oleh seorang ekstremis Jerman.
Empat tahun kemudian, politisi CDU Christian Democrat Union Walter Lübcke dibunuh di apartemennya oleh pendukung neo-Nazi.
Pekan lalu, kandidat SPD untuk Parlemen Eropa, Matthias Ecke, dipukuli massa saat memajang poster pemilu di Dresden.
Dia terluka parah dan harus menjalani operasi. Para pelaku kemudian melapor ke polisi. Mereka berusia 17 dan 18 tahun. Keamanan negara
Intensitas serangan politik sekali lagi memicu perdebatan mengenai kelangsungan demokrasi di Jerman. Alhasil, pada Senin, 7 Mei, Konferensi Menteri Dalam Negeri mengajukan usulan penguatan keamanan politisi dan penguatan hukum.
Menteri Dalam Negeri Nancy Facer berjanji akan bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman untuk menyiapkan peraturan yang sesuai. Menurutnya, tidak mungkin memberikan tingkat keamanan setinggi-tingginya melalui pengamanan melalui aparat keamanan.
Polisi tidak bisa selalu berada di semua tempat pada waktu yang bersamaan, namun pihak berwenang dapat mengadaptasi konsep keamanan dan memperkuat staf, seperti yang telah dilakukan di banyak tempat, ujarnya, dikutip Reuters.
Senator Berlin Iris Stranger juga mengatakan hal serupa.
“Konferensi para menteri dalam negeri kemarin sepakat dalam pertemuan khusus bahwa demokrasi perlu dilindungi dengan cara yang lebih efektif terhadap kebencian dan informasi palsu,” katanya.
“Perlindungan individu terhadap serangan politik berdasarkan hukum pidana diperlukan untuk melindungi demokrasi,” tambahnya.
Rzn/hp (afp, dpa, rtrd)