Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kematian enam orang, termasuk pengunjuk rasa anti-pemerintah, menyusul protes besar-besaran mahasiswa pada Selasa (16/07).
Enam orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa mengenai kuota pekerjaan sektor publik untuk anak-anak pejuang kemerdekaan yang bertempur dalam perang kemerdekaan tahun 1971.
“Saya dengan tegas menyatakan bahwa saya akan memastikan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan, penjarahan dan kekerasan – siapa pun mereka – akan dihukum sebagaimana mestinya,” kata Hasina dalam pidatonya yang disiarkan televisi.
Polisi mengatakan tiga korban meninggal di kota pelabuhan Chittagong di bagian selatan, 300 kilometer dari ibu kota Dhaka, sementara dua korban meninggal di Dhaka dan satu di distrik utara Rangpur.
Pada Rabu (17/7), para pelajar di Dhaka berduka dan memberikan penghormatan kepada mereka yang gugur sambil meneriakkan: “Kami tidak akan membiarkan darah saudara-saudara kami tertumpah dengan sia-sia.”
Polisi kemudian membubarkan protes tersebut dengan peluru karet dan gas air mata.
“Polisi menyerang kami dengan gas air mata dan granat kejut ketika kami baru memulai aksi,” kata pemimpin protes Nahid Islam kepada AFP. Universitas ditutup sementara.
Pihak berwenang memerintahkan penutupan semua universitas dan sekolah di seluruh negeri mulai Rabu (17/7) tanpa batas waktu.
Salah satunya adalah Universitas Dhaka yang menjadi lokasi kekerasan. Universitas tersebut menangguhkan perkuliahan dan menutup asrama sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata juru bicara universitas kepada The Associated Press dengan syarat anonim karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
Juru bicara Kementerian Pendidikan MA Khair mengatakan kepada AFP bahwa perintah penutupan dikeluarkan demi “keselamatan siswa”.
Asif Mahmood, salah satu pengunjuk rasa, menulis di Facebook bahwa hanya rumah sakit dan layanan darurat lainnya yang diizinkan beroperasi. Pihak berwenang tidak segera menanggapi masalah ini.
Pihak berwenang mengerahkan pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) di lima kota besar, termasuk Dhaka dan Chittagong, sementara pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan raya utama negara tersebut. Penghasut protes besar mahasiswa
Dua minggu lalu, protes massal terjadi di banyak universitas.
Para pengunjuk rasa menyerukan diakhirinya sistem kuota, yang membuat lebih dari separuh pekerjaan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, termasuk anak-anak veteran perang kemerdekaan Pakistan tahun 1971, perempuan, penduduk daerah miskin, etnis minoritas, dan penyandang cacat.
Kritikus mengatakan sistem ini menguntungkan kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada bulan Januari setelah digulingkan tanpa adanya oposisi yang sebanding.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta pemerintah Bangladesh untuk “melindungi para pengunjuk rasa dari segala bentuk ancaman dan kekerasan,” kata juru bicaranya Stephane Dujarric.
“Merupakan hak asasi manusia yang mendasar untuk dapat berdemonstrasi secara damai, dan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut,” kata juru bicara tersebut.
Sementara itu, Amnesty International meminta Bangladesh untuk “segera menjamin keselamatan semua pengunjuk rasa”.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengutuk “kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai”, yang memicu kecaman dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh.
Fr/ha (AFP, AP, Reuters, dpa)