Reporter TribuneNews.com, Isamo melaporkan
TribuneNews.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (KMENK) telah membayar kompensasi selisih tarif listrik dan biaya pokok listrik (BPP) berbagai sektor kepada PT Perusahaan Perusahaan Perusahaan ELtrik Negara atau PLN .
Pembayaran kompensasi triwulan IV 2023 sebesar Rp 17,83 triliun.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi dukungan pemerintah dalam merealisasikan dana kompensasi ini.
Selain berkontribusi menjaga likuiditas perusahaan, kompensasi tersebut juga merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya menggerakkan roda perekonomian melalui sektor ketenagalistrikan.
“Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia. PLN bisa lebih aktif dimana listrik tidak hanya untuk penerangan tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Darmawan dalam keterangannya, Jumat (24/5/2024).
Ia menjelaskan, di tengah berbagai tantangan perekonomian global, pemerintah Indonesia terus berupaya menyediakan tenaga listrik yang terjangkau bersama PLN.
Ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Ini merupakan langkah tegas pemerintah dimana tata kelola yang dilakukan pemerintah sangat baik. Ini juga merupakan wujud nyata bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan pelayanan listrik yang berkelanjutan,” kata Darmawan.
Sepanjang tahun 2023, PLN akan melakukan upaya luar biasa untuk menjaga stabilitas posisi keuangan PLN dengan melakukan upaya efisiensi.
PLN memiliki program Ready War Room (CWR) yang fokus pada penguatan pengelolaan keuangan komprehensif pada bidang pengelolaan anggaran dan kinerja, pengelolaan likuiditas dan pengelolaan utang, serta pengelolaan penilaian aset.
Pada tahun 2024, CWR akan mulai menambahkan fokus pada upaya menumbuhkan top line dengan mengoptimalkan penjualan dan distribusi.
“Dengan program ini kita punya visibilitas nyata, pendapatan dan pengeluaran kita, mulai dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Sehingga pengelolaan keuangan lebih baik dan efisien,” kata Darmawan.