TRIBUNNEWS.COM – Partai Kemakmuran dan Keadilan (PKS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 pada Agustus mendatang di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN). 17/17/2024.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal.
Menurutnya, perayaan HUT RI ke-79 di IKN bukanlah suatu hal yang mendesak.
“Masa jabatan Pak Jokowi akan segera berakhir, dan saya rasa tidak perlu memaksakan perayaan (HUT RI di IKN) pada masa pemerintahannya, menurut saya, pembangunan istana baru tidak mendesak saat ini,” Iqbal ungkapnya dalam ceramahnya. Rangkuman Tribunnews, tayang Kamis 6 Juni 2024.
Menurut dia, sebaiknya pemerintah fokus pada hal lain yang lebih mendesak, seperti upaya menurunkan biaya kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa saat ini dan mengurangi pengangguran.
“Tetapi kalau membangun gedung, yang digunakan adalah tiang pancang, bukan tiang. Karena masih banyak masyarakat yang menghadapi permasalahan,” ujarnya.
Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengubah rencana peringatan HUT ke-79 berdirinya Republik Indonesia di IKN hanya dengan menjabat.
“Pak Joko Widodo baru saja menandatangani keanggotaan dan saya kira sekarang sudah selesai,” ujarnya.
Apalagi, Iqbal menilai megaproyek IKN perlu dikaji ulang oleh pemerintahan selanjutnya.
Iqbal mengatakan, pengembangan IKN yang telah diundangkan ini masih belum bisa dilaksanakan.
Namun, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabooming Raqqa bisa menjadwal ulang masa pembangunan.
“Ini sudah dibangun dan palu sudah dipalu. Ya, itu perlu dilaksanakan, tapi urgensinya harus dilihat.”
“Proyek ini perlu ditinjau dan direvisi,” kata Iqbal. PDIP juga pesimistis
Nada pesimistis juga diungkapkan Anggota Komite V DPR RI dari Fraksi PDIP, Sri Rahayu, terhadap rencana perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada Agustus mendatang.
Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja (Raker) dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Plt Kepala Badan IKN, Kamis (6 Juni 2024).
Awalnya, Sri Rahayu mengatakan Komite V DPR RI belum mengetahui secara detail perkembangan terkait pengembangan IKN.
Sebab hingga saat ini otoritas IKN bukan mitra kerja Komisi V DPR RI.
“Kami di Komisi V sampai saat ini tidak tahu bagaimana situasinya. Kami mengetahuinya melalui media.
Berapa luas infrastruktur yang diperluas dan seperti apa bangunannya, kata Sri di ruang rapat Komisi V DPR di Senayan, Jakarta.
Oleh karena itu, Sri Rahayu pesimistis IKN akan tersedia pada Agustus mendatang.
Sementara itu, Sekadar informasi, pemerintah menargetkan pemanfaatan beberapa fasilitas IKN karena acara yang rencananya akan digelar di IKN pada 17 Agustus mendatang.
“Apa kamu yakin? Jika ditanya apakah akan tersedia pada Agustus, manajemen akan menjawab yakin. Saya tidak yakin apakah itu tersedia karena saya melihatnya di media. “Padahal undang-undangnya harus dipindahkan ke sana,” tegasnya.
Sri juga meminta Basuki menguraikan perkembangan pembangunan IKN.
Ia juga mengatakan, meski IKN memiliki anggaran yang besar, namun implementasi di lapangan belum mengalami kemajuan.
“Kalau melihat kebutuhan infrastruktur, luar biasa. Dan kalau melihat gambaran yang tersebar di media, rasanya masih biasa-biasa saja. Jadi ini sudah bulan Agustus untuk melihat seberapa besar kemajuannya dibuat.” Pemerintah tetap optimis.
Sementara itu, CEO Vasuki Hadimuljono mengumumkan tidak ada perubahan pada rencana proyek peringatan kemerdekaan Indonesia yang terus diusung IKN.
Basuki mengatakan pemerintah akan menggelar simulasi perayaan kemerdekaan di IKN dalam waktu dekat.
“Saya yakin Menteri Kehakiman punya skenario untuk acara tersebut. Besok kami akan melakukan simulasi.” Basuki, Senin (6 Maret 2024).
(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Chaerul Umam)