Pj Ketua Umum PBB Usulkan Yusril Ihza Mahendra Jadi Menkopolhukam Ketimbang Jaksa Agung

Reporter Tribunnews.com Igman Ibrahim melaporkan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB); Fahri Bachmid hingga Yusril Ihza Mahendra Prabowo-Gibran tentang kebijakan; Ia diusulkan sebagai koordinator bidang hukum dan keamanan. Ia pun tak sependapat dengan kabar Yusril Ihza Mahendra menjadi Jaksa Agung RI.

Politik Fahri mengatakan, jabatan Menko Hukum dan Keamanan merupakan jabatan yang sesuai dengan kemampuan Yusril Ihza Mahendra.

Selain itu, mantan Sekjen PBB ini merupakan pakar hukum dan tata kelola negara.

“Kami masih belum tahu di mana posisinya. Tapi jika Anda bertanya tentang posisi idealnya, politik, Keterampilan dan pengetahuannya di bidang hukum dan koordinasi antardepartemen mungkin lebih cocok untuk posisi menteri. Bisa dari sana,” kata Fahri saat ditemui di kantor Ihza. dan Ihza Law Firm, SCBD, Jakarta, Rabu (22/05/2024).

Politik Yusril yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan ini mengaku mampu melakukan perubahan di partai politik yang lebih luas ke depannya.

Dengan kata lain, Yusril bisa membangun sistem peradilan yang lebih baik di negara ini.

Di sisi lain, Fahri membantah Yusril Ihza nantinya akan dipilih Mahendra Prabowo sebagai Jaksa Agung RI.

Sebab, Yusril tak layak menjadi eksekutor.

“Pak Yusril harusnya lebih besar posisinya ya, yang dipikirkannya saat ini bagaimana membangun sistem. Kalau Jaksa Agung, dia tidak akan membangun sistem. Dia yang menjadi penegak,” ujarnya. . Dia berkata.

Fahri mengatakan Yusril tidak bisa menduduki jabatan Jaksa Agung karena adanya pembatasan.

Sebab, pemegang jabatan tersebut harus merupakan orang independen dari partai politik selama 5 tahun terakhir.

“Karena harus bebas parpol selama 5 tahun. Sesuai dengan putusan MK pada perkara ke-12 tahun 2024, Pak Pak Yusril, Jaksa Agung. Sangat tidak layak untuk diusung,” ujarnya. .

“Kalau peraturan perundang-undangan, beliau tidak terima, ada batasan yang diputuskan MK. Dari segi kekuasaan, Pak Yusril harusnya lebih memperhatikan bagaimana membangun sistem ketatanegaraan nasional. Yang paling cocok adalah Panglima, koordinatornya lebih lengkap,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *