TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DRC RI Putu Supadma Rudana mengungkapkan pentingnya forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk mempererat hubungan DPR RI dengan DPR. Negara kepulauan di Samudera Pasifik.
Putu berharap forum tersebut dapat menjadi sarana pemberian informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua belah pihak.
“Forum IPPP merupakan forum yang kami rasa perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik,” kata Putu saat berdiskusi di DPR RI, Kamis (1/8/2024). .
Putu menyatakan, penting bagi Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara non-tradisional.
Meskipun hubungan dengan negara-negara tradisional seperti Tiongkok, Jepang dan Korea kuat, hubungan dengan negara-negara non-tradisional perlu ditingkatkan.
Papua Nugini, sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya peningkatan kerja sama tersebut.
“Pemerintah selanjutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Fokusnya tidak hanya di Asia, tapi kita juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan keutuhan wilayah kita,” kata Putu.
Dalam diskusi tersebut, Putu juga menegaskan bahwa permasalahan RDK tidak hanya pada bidang legislasi dan penganggaran, tetapi juga pada bidang pengendalian.
Melalui forum IPPP, RDK berupaya memantau hubungan pemerintah dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.
Forum ini juga menjadi wadah berdiskusi dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara Pasifik.
“Memantau hubungan pemerintah dengan negara-negara Kepulauan Pasifik adalah bagian dari tanggung jawab Kongo. Kami berusaha memastikan pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan,” tambah Putu.
Indonesia harus berupaya meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif. Putu juga menyampaikan harapannya agar pemerintahan mendatang dapat melanjutkan upaya tersebut dan memberikan perhatian lebih terhadap negara-negara Pasifik.
“Kami berharap pemerintahan selanjutnya bisa lebih fokus membangun hubungan dengan negara-negara Pasifik,” kata Putu.
Sementara itu, Pengamat Hubungan Luar Negeri Unpad Teuku Rezasia mengatakan keberadaan IPPP sangat penting untuk memungkinkan negara-negara Pasifik melaksanakan proyek pemberdayaan.
Menurutnya, langkah DPR melalui BKSAP sudah tepat untuk menjaga kedaulatan negara dan mempercepat kebijakan pemerintah.
“IPPP harus banyak melaksanakan program pemberdayaan. Langkah DPR sudah tepat dan bisa menjadi acuan pemerintah,” kata Tevku Rezasia.
Dengan adanya IPPP diharapkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik menjadi lebih erat dan stabil sehingga membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.
Teuku Rezasia menekankan agar IPPP mengimplementasikan 13 poin keputusan yang diambil pada pertemuan IPPP terakhir dan menyelaraskannya dengan tujuan SDG 2030. Jika hal ini tidak diikuti dengan implementasi nyata, maka sidang yang diselenggarakan akan sia-sia.
Dan tentunya, lanjutnya, hal ini akan menjadi tantangan bagi Menlu selanjutnya untuk membangun hubungan yang lebih luas dengan negara-negara Pasifik.
Disinggung sosok seperti apa yang cocok menjadi menteri luar negeri berikutnya, Teuku mengatakan sosok tersebut harus memiliki wawasan internasional, pariwisata, dan budaya.
“Putu Supadma Rudana memenuhi syarat untuk menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. “Berpendidikan di Amerika Serikat dan memiliki pengalaman legislatif yang luas, Putu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hubungan internasional, pariwisata, dan budaya,” ujarnya.
Teuku menilai Putu layak mengisi posisi tersebut jika calon presiden Indonesia menginginkan seseorang dengan kualifikasi tersebut.
“Putu punya kualifikasi menjadi menteri luar negeri atau menteri pariwisata dan kebudayaan. Karena beliau sudah terbiasa menghadapi kegiatan internasional dan bekerja sama dengan parlemen dunia,” kata Teiku.
Ia menambahkan, dengan kepemimpinan yang tepat dan komitmen yang kuat, terdapat harapan bahwa Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan negara-negara Pasifik.