TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Jibran Rakabuming Rak memenangkan sidang kontroversial di Mahkamah Konstitusi (CJ) terkait Pilpres 2024.
Dengan demikian, Prabowo-Jibran kembali unggul setelah meraih 96 juta 214 ribu 691 suara (58,59 persen) pada Pilpres 14 Februari 2024.
Sedangkan pasangan Iskander Anies Baswedan-Muhaimin mengumpulkan 40.971.906 suara (24,95 persen).
Belakangan, pasangan Ganjar Pranovo-Mahfud MD meraup 27.040.878 suara (16,47 persen).
Dalam putusannya terkait perselisihan Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan kasasi Anies Baswedan-Muhaim Iskander dan MD Ganjar Pranowo-Mahfud terkait hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2024.
Putusan tersebut diambil Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Senin (22 April 2024) dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta.
Baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud sama-sama menyerukan penolakan dan pemungutan suara ulang terhadap Prabowo-Gibra dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi.
Berbeda dengan Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin memasukkan petum alternatif, yakni hanya penolakan terhadap Gibran. Harapan pemilik
Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), mendesak semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu presiden.
Ia mengaku menghormati keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 yang menentukan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Kadin Nomor Urut 02 pada Pilpres 2024.
“Kadin Indonesia menghimbau semua pihak menghormati keputusan ini untuk mendukung stabilitas politik yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan dinamisme dunia usaha,” kata Arsjad.
Ia juga berharap seluruh pihak peserta pemilu parlemen dapat bersatu dan bekerja sama demi pembangunan Indonesia. Terutama terkait dengan ketidakpastian perekonomian global.
Arsjad mengatakan Kadin Indonesia selalu fokus pada pengembangan ekosistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dunia usaha dan inovasi di berbagai sektor.
“Sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, Kadin Indonesia bertujuan untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Mewakili Kadin Indonesia, Presiden Arsjad serta Wakil Presiden baru terpilih Prabowo Subianto serta Jibran Rakabuming mengucapkan selamat kepada Raka.
Ia meyakini keputusan resmi KPI dan keputusan yang diumumkan MK akan menciptakan kepastian bagi dunia usaha yang berdampak pada pembangunan ekonomi.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja berharap putusan MK dapat memberikan kepastian bagi dunia investasi.
“Kami berharap keputusan ini dapat mendukung terciptanya lingkungan bisnis atau investasi dalam negeri yang lebih stabil bagi Indonesia,” kata Shinta.
Menurut dia, kepercayaan investor terhadap Indonesia akan meningkat ketika isu Partai Demokrat yang sudah berlangsung selama lima tahun selesai.
Namun, hal ini dapat dicapai setelah transisi pemerintahan berjalan lancar.
“Pergantian kepemimpinan hendaknya dilanjutkan dalam kondisi damai dan tenang agar transisi berjalan lancar dan tanpa gangguan sosial politik hingga pengambilan sumpah presiden terpilih.”
Di sisi lain, Shinta mengaku khawatir perkembangan konflik geopolitik saat ini dapat berdampak pada industri lokal seperti manufaktur dan energi.
Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha lokal harus terus dilakukan agar tidak menambah tantangan pertumbuhan ekonomi lain yang saat ini sedang kita hindari, kata Shinta.
Hal serupa diungkapkan Sarman Simancorang, Wakil Ketua Pengembangan Otonomi Daerah Kadi, dan mengatakan situasi geopolitik dunia sedang memanas.
Situasi ini akan menyebabkan depresiasi rupee dan kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga kestabilan bangsa baik secara politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun dari segi lainnya.
Menurut Sarman, selain fokus menjaga kondisi perekonomian, juga perlu menjaga kondisi sosial politik yang baik.
Pelaku usaha berharap elite politik bisa memberikan pernyataan yang menenangkan dan mengedepankan persatuan. Agar tidak mengganggu psikologi pasar, investor dan pengusaha nasional.
Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan perekonomian yang ditetapkan pemerintah, seperti target pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dan kemungkinan memitigasi berbagai tantangan perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional.
“Kami berharap kebijakan sosial kita ke depan lebih kondusif dan nyaman untuk meningkatkan perekonomian kita,” kata Sarman.
Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya DKI Jakarta Sona Maesana mengatakan, persoalan Pilpres 2024 sudah selesai dan semua bisa langsung tancap gas. untuk mengembangkan perekonomian Indonesia.
Sebab, lanjut Sona, masih banyak permasalahan global yang dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Entah kekurangan energi atau makanan.