Pilot Project Makan Bergizi Gratis Mulai Direplikasi se-Indonesia, Satu Pelayanan Tampung 3000 Siswa

Laporan jurnalis Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Tim Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, mengatakan pilot project makanan bergizi gratis akan mulai direplikasi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, satu unit layanan akan menampung 3.000 mahasiswa.

Ia mengatakan, pilot project tersebut dilakukan oleh serangkaian kelompok ahli yang disiapkan oleh Prabowo-Gibran. Kemudian, pilot project tersebut akan menjadi penelitian sebelum program tersebut dilaksanakan pada tahun depan.

“Saat ini tim ahli sedang melakukan pilot project, uji coba, jadi penelitian langsung dilakukan dari sana kita akan tahu hasil biayanya, apa hasilnya, perbaikan apa yang perlu diantisipasi dan pada akhirnya kita akan lakukan. dapat kesimpulan A,” kata Hassan dalam jumpa pers di Media Center Prabowo-Gibran, Jalan Sriwijaya, Kebayoran, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Hassan menjelaskan, penelitian atau pilot project tersebut tidak menggunakan anggaran atau alat dari pemerintah. Sebab, tidak ada batasan anggaran untuk program tersebut pada tahun ini.

Namun, kata Hasan, pilot project tersebut kini sedang direplikasi di seluruh Indonesia. Namun, dia enggan merinci daftar wilayah yang dilakukan uji coba gratis makanan bergizi.

“Sekarang penelitiannya direplikasi di seluruh Indonesia. Jadi yang awalnya 1 titik, kemudian berkembang menjadi beberapa titik dan kini replikasinya tingkat menengah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, ia menjelaskan, fokus program makanan bergizi gratis ini ditujukan kepada ibu-ibu SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Ia pun meminta masyarakat bersabar dalam mempersiapkan program tersebut.

“Kami berharap mereka dapat melakukan penelitian dengan tenang, tanpa gangguan, sehingga hasilnya benar-benar maksimal dan dapat dilanjutkan dalam waktu lama,” jelasnya.

Di sisi lain, Hasan menjelaskan, unit layanan yang melakukan pilot project berjumlah 3.000 mahasiswa. Penelitian mulai dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

“Satu unit layanan itu 3.000 siswa, kalau satu provinsi hitung minimalnya tidak sama kan? Keberagamannya tidak sama, hitung sendiri minimalnya,” tutupnya.

(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *