TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator TPDI Petrus Selestinus turut mengomentari mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar.
Menurut Petrus, Sebagai partai politik yang besar, kuat dan modern; Golkar tidak bisa menjadi alat permainan siapa pun, termasuk Presiden Jokowi, termasuk pihak asing.
Oleh karena itu Airlangga Hartarto menyurati DPP Partai Golkar dan mengajukan pengunduran diri bahkan dibacakan pada 10/8/2024, namun DPP Partai Golkar berhak “mengizinkan atau menolak” permintaan tersebut. Pengunduran diri,” ujarnya. Petrus, Senin (12/8/2024).
DPP Partai Golkar apalagi berpolitik atas nama penegakan hukum. Petrus mengatakan, mereka harus waspada untuk mencegah dan menekan segala gerakan politik yang mencampuri urusan dalam negeri Golkar.
Oleh karena itu, Airlangga Hartato harus menolak dan menolak tuntutan mundur dari Jendral Golkar, karena ada tangan kasat mata dalam permainan tersebut, kesalahan apa pun yang dilakukan Airlangga Hartato harus diselesaikan melalui sistem hukum dalam negeri. mengatakan, “Ini bukan untuk menuntut kekuasaan atas nama penegakan hukum, tapi untuk mengontrol partai politik.”
Koordinator Persatuan Kepentingan Nusantara ini mengatakan, DPP Golkar harus melanjutkan proses pergantian jenderal Golkar berdasarkan sistem AD & ART. Apalagi mengingat masa jabatan DPP Airlangga Hartato berakhir di munas Golkar. Itu terjadi pada bulan Desember. 2024.
Jika ada kepercayaan berdasarkan kepentingan pihak ketiga, Golkar akan menggelar musyawarah nasional agar Partai Golkar seolah-olah dalam keadaan terancam atau darurat.
“Jadi perlu ada tindakan penyelamatan melalui Majelis Nasional dan ini akan merugikan Partai Golkar dan pemerintahan yang akan datang,” ujarnya.
Petrus menambahkan, Airlangga Hartarto memilih mundur jika diduga melanggar AD & ART dan memutuskan memberhentikan Airlangga Hartarto dari jabatan Jenderal partai sebelum rapat lengkap DPP Partai Golkar. Apakah DPP Golkar melanggar AD & ART Partai Golkar. Untuk memastikan tidak, Pusat Hukum dan UU Parpol Partai Golkar serta AD & ART Partai Golkar selaku Mahkamah Golkar Paratai harus mengikuti proses ini terlebih dahulu.
Menurut dia, Dengan begitu, DPP Partai Golkar akan mengurangi campur tangan politik pihak asing mana pun, termasuk Presiden Jokowi yang disebut-sebut ingin mencopot Airlangga Hartato dari jabatan jenderal. hilang. intervensi atau bahkan penerimaan.
“Dalam situasi seperti ini, Partai Golkar harus mengedepankan jaminan kedaulatan Partai Golkar, semangat Partai Golkar dan undang-undang penting Partai Golkar, AD & ART. Hal ini untuk memperkuat kekuatan partai. , sebagaimana ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar atau Musyawarah Partai Golkar di bawah AD & ART ART Partai Golkar, ujarnya.
Ia dikutip mengatakan Kejaksaan Negeri (Kejagung) masih mendalami dugaan korupsi terkait penerbitan izin ekspor minyak sawit mentah (CPO). tahun 2021-2022. . Penyidik akan mengkaji kembali dugaan peran Airlangga Hartarto.
“Kalau begitu, membenarkan rumor yang menyebutkan Airlangga Hartarto menjadi korban kejahatan politik dan hukum. Selain itu, saat Kejaksaan Agung mengonfirmasi kepada wartawan soal kemungkinan pembukaan kantor lagi, penyidikan pun selesai. Kami akan informasikan kepada Airlangga Hartarto mengenai kasus ini,” kata Kepala Jaksa Harli Siregar dalam jumpa pers, Minggu, 11 Agustus 2024.
Menurut Petrus, jika Jaksa Agung akhirnya mengundang Airlangga Hartato dan menjadikannya tersangka bahkan memenjarakannya, itu merupakan praktik korupsi ilegal yang disertai penyalahgunaan. wewenang atau kelebihan.
“Hal ini tidak boleh dibiarkan dalam situasi seperti ini; Partai politik seharusnya tidak lagi dibiarkan berkuasa tanpa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan, melainkan karena pemerintah sudah bergerak, mendorong hukum dan politik secara progresif. “Itu juga sudah lewat. Kekuatan destruktifnya sudah berada di titik terendah,” tambahnya.