Laporan reporter Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memilih Panitia Seleksi (Pansel) Badan Pengurus dan Pengawasan Calon (Dewas) pemberantasan korupsi. Komisi (KPK) periode 2024-2029.
Mereka tak ingin Jokowi menata anggota panel yang pada akhirnya akan memilih calon pimpinan bermasalah dan Dewa KPK.
Terbaru, Koalisi Masyarakat Sipil menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden V Kantor Staf Presiden Rumadi Ahmad di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/05/2024).
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, meminta KSP memastikan Jokowi mempertimbangkan kriteria integritas, efektivitas, dan independensi sebelum membentuk panel KPK.
“Dalam pertemuan itu, ada tiga hal yang kami komunikasikan. Pertama, penting bagi KSP untuk memastikan presiden mempertimbangkan kriteria integritas, efisiensi, dan independensi sebelum membentuk Panitia Seleksi dan Dewan Perwakilan KPK periode 2024-2029. kata Kurnia dalam kesaksiannya, Selasa (21/5/2024).
Koalisi juga mengusulkan nama-nama yang bisa menjadi pertimbangan Jokowi dalam menyusun susunan pengurus KPK dan pimpinan Dewa periode 2024-2029.
Ada lebih dari 20 nama yang direkomendasikan koalisi masyarakat sipil yang berasal dari berbagai elemen seperti akademisi, praktisi, dan pemerhati isu pencegahan korupsi.
Dalam sidang tersebut, koalisi masyarakat sipil juga mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu nama anggota panel tersebut diumumkan ke publik.
Sebab, pelantikan atau mutasi jabatan sebagai pimpinan KPK akan dilakukan pada Desember mendatang.
Artinya, proses seleksi juga harus memperhatikan waktu yang cukup dan tidak tergesa-gesa untuk memilih komposisi kepengurusan dan pengawasan KPK lima tahun ke depan yang ideal, kata Kurnia.
Koalisi masyarakat sipil juga mengingatkan jajaran Wakil Ketua V KSP, kemajuan pembentukan komite ini sangat penting bagi Jokowi karena merupakan kesempatan terakhir untuk menyelamatkan KPK.
“Jika panitia seleksi yang ditunjuk adalah sosok yang bermasalah, tentu baik komisioner maupun lembaga pengawas, apa yang didapat akan menjadi beban KPK di kemudian hari,” kata Kurnia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa sumber, termasuk unsur pemerintah serta masukan dari kelompok masyarakat yang mendesak agar nama calon diumumkan di media massa, calon panitia KPK yang masuk proses seleksi berasal dari kalangan akademisi. , latar belakang profesional dan aktivis.
Sebelas nama yang muncul adalah:
1. M. Yusuf Ateh (Kepala BPKP)
2. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)
3. Erani Yustika (Kasetwapres)
4. Nawal Nely (profesional)
5. Ambeg Paramarta (Kemenkumham)
6. Nezar Patria (Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika)
7. Arief Satria (Akademisi)
8. Bayu Dwi Anggono (Akademisi)
9. Rezki Sri Wibowo (TII)
10. Fauzie Yusuf Hasibuan (akademisi/belajar)
11. Nanik Purwanti (Setneg)
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, hingga saat ini Presiden Jokowi belum memutuskan susunan anggota Komite Presiden dan anggota Dewas KPK.
Ari pun membantah beredarnya nama-nama yang disebutnya akan dipilih Jokowi menjadi anggota panitia seleksi.
“Sampai saat ini Presiden belum memutuskan nama-nama tokoh yang akan menjadi anggota KPK dan Pansel Dewas. Nama-nama bakal calon panitia seleksi masih dalam proses persiapan,” kata Ari dalam keterangannya. , Minggu (19.5.2024).
Ari mengaku Jokowi menghormati harapan dan masukan seluruh elemen masyarakat dengan membentuk Ketua dan Pengurus Dewas KPK.
Dia mengatakan, Jokowi juga mematuhi aturan perundang-undangan dalam menetapkan sembilan orang yang duduk sebagai anggota panel.
“Dijelaskan Presiden, anggota KPK yang akan dipilih adalah sosok yang baik, berintegritas, dan berkomitmen memerangi korupsi,” kata Ari.