Pesan Jokowi-Prabowo ke Bahlil, Benahi Lifting Migas yang Jeblok

Laporan jurnalis Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan pesan khusus kepada Bahlil Lahadalia usai dirinya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru.

Hal itu diungkapkan Bahlil saat menghadiri acara serah terima Menteri ESDM bersama Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM di Jakarta (19/8/2024).

Bahlil mengungkapkan, pihaknya diminta melanjutkan kerja Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, khususnya untuk produksi dan pertumbuhan minyak dalam negeri.

Khususnya mendorong Kontraktor Koperasi Migas (KKCS) untuk segera menggarap bagian-bagian lokasi kerja potensial migas yang terbengkalai.

“Saya hanya fokus pada waktu yang tersisa, atas perintah Pak Jokowi dan Pak Presiden Prabowo yang saya minta tadi untuk melanjutkan apa yang dilakukan Pak Arifin,” kata Bahlil.

“(Salah satunya) terkait optimalisasi pengangkatan minyak sumur idle yang diberikan SKK Migas,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait. Mulai dari Unit Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), perusahaan migas seperti Pertamina.

Bahlil mengatakan, pihaknya akan menyusun kebijakan baru jika regulasi menjadi biang keladi permasalahan migas yang semakin meningkat.

Jadi Bu Dirut Pertamina, kita perlu bicara secara detail. Karena pertumbuhan kita melambat, konsumsi meningkat, impor terus, kita butuh barang, jelas Bahlil.

“Jika ini masalah peraturan, kita harus mengubah pemanis apa yang harus disediakan negara agar bisa kompetitif,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah meminta Kontraktor Kerjasama Migas (KKKS) untuk segera menggarap sebagian lokasi kerja potensial migas yang menganggur.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Optimalisasi Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Belum Tereksploitasi dalam Rangka Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Ariana Soemanto, Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan insentif tersebut merupakan salah satu upaya optimalisasi produksi migas.

Kriteria sebagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak aktif antara lain: merupakan wilayah berproduksi yang sudah 2 tahun berturut-turut tidak berproduksi, atau merupakan wilayah yang mempunyai rencana pengembangan (POD). . Merupakan POD pertama yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut – turut tanpa henti.

Sebaliknya jika pada WK yang dioperasikan terdapat suatu bangunan yang berstatus penemuan dan tidak dioperasikan selama 3 tahun berturut-turut.

“Bagi sebagian wilayah kerja (WK) migas yang mempunyai potensi namun dorman harus diupayakan, tidak boleh diabaikan,” kata Ariana dalam keterangannya, Minggu (7/7/2024).

“Saat ini sedang diinventarisasi dan upaya optimalisasi akan segera dilakukan. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang mungkin akan dilakukan nantinya,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *