Laporan jurnalis Tribunnews.com Dennis Destryavan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan hanya 3 persen atau sekitar 235 Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tidak lagi menjual Bahan Bakar Minyak Tujuan Khusus (JBKP) Pertalite.
Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Heppi Vulansari menjelaskan Pertalite masih tersedia di 7.516 SPBU seluruh Indonesia atau sekitar 97 persen dari total 7.751 SPBU Pertamina.
“Sudah menyebar ke Indonesia. Pada dasarnya Pertalite masih ada di setiap daerah. Kalaupun ada yang tidak menjual, hanya berkisar 3 persen,” kata Happy, Tribunnews, Jumat (30/8/2024).
Heppy menjelaskan, SPBU yang menjual Pertalit diatur dalam berbagai tingkat oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH).
SPBU yang tidak menjual Pertalit mayoritas berada di kawasan komersial, kawasan pemukiman menengah, yang tidak bersinggungan dengan jalur angkutan umum, dan hal ini juga berlaku pada SPBU baru.
“Masyarakat dapat menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mencari lokasi SPBU atau titik perbelanjaan Pertalite terdekat,” kata Happy.
Heppy akan terus menyalurkan Pertalit sesuai arahan pemerintah. Belum ada rencana penghentian Pertalite pada 1 September 2024.
Pertamina tetap melayani Pertalite di 7.516 SPBU di seluruh Indonesia.
“Tidak perlu memberikan berita bohong kepada masyarakat. Pertalite akan terus kami distribusikan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” kata Happy.
Heppy menambahkan, beberapa SPBU yang tidak menjual Pertalite menawarkan potensi penghematan Pertalite yang terlihat dari aplikasinya.
Dari kuota Pertalite 2024 sebesar 31,6 juta kiloliter, realisasi hingga pertengahan Agustus hanya 18,6 juta kiloliter atau 59 persen dari kuota.
Untuk menyasar subsidi, partai mengumpulkan informasi pengguna BBM bersubsidi dengan mendaftarkan kode QR melalui www.subsiditepat.mypertamina.id. Area registrasi kode QR Pertalite dilakukan secara bertahap dan dirancang khusus untuk kendaraan roda empat saja.
Registrasi kode QR Pertalite saat ini difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali dan beberapa wilayah non Jamal yaitu Kepulauan Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika. Jumlah pendaftar terverifikasi yang sudah mendapatkan kode QR kini mencapai 3,9 juta.
“Kami berharap Tahap 1 dapat tercapai 100 persen pada akhir September 2024. Sisa pekerjaan akan dilakukan pada tahap kedua pada Oktober-November 2024,” kata Happy.