Pertama Rapat Dengan DPR, Menteri Rosan Roeslani Mengeluh Anggaran Kementerian Anjlok 44,53 Persen

Laporan dari reporter Tribunnews.com Nitis Gavaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rozan Roeslani mengatakan anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 sebesar Rp 681,88 miliar tergolong kecil dan Rp 1,57 triliun tidak mencukupi kebutuhan anggaran tahun 2025.

Ia mengatakan, anggaran tersebut berkurang 44,53 persen dibandingkan pagu anggaran 2024 sebesar Rp 1,23 triliun.

“Sementara jika kita bandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 1,23 triliun. Anggarannya berkurang sekitar 44,5 persen, jadi ada pengurangan yang sangat signifikan,” kata Rozan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Selasa (3/9/2024).

Rozan mengatakan, pagu anggaran 2025 sebesar Rp 681,88 miliar hanya untuk menutupi kegiatan sehari-hari seperti biaya gaji. Sementara operasional Kantor Kementerian Investasi/BKPM, menurutnya, jumlah yang terbatas dinilai menyulitkan pencapaian target investasi pada tahun 2025.

“Mendanai departemen tingkat pertama, yang meliputi staf Perencanaan, Hilir, Pembangunan dan Kerjasama, untuk mencapai tujuan investasi ini. Pelayanan operasional pengadaan, teknologi informasi dan penyempurnaan sekretariat di JSC belum berjalan efektif,” ujarnya.

Selain itu, jelas Rozan, besaran pagu anggaran yang dinilai tidak mencukupi berdampak karena membatasi perencanaan, hilirisasi, dan pendanaan kegiatan promosi investasi.

“Kalau ini diperkenalkan, akan berdampak pada kehadiran 9 IPC di luar negeri. Karena itu membuat mereka tidak efisien dan tidak efisien. Dan kita mungkin harus melihat fakta bahwa sembilan negara memiliki IPC,” kata Roseanne.

Kata Roseanne. Bahkan, hal ini juga berdampak pada kegagalan mencapai pertumbuhan ekonomi. karena rendahnya investasi

Sebab, sesuai rancangan awal rencana kerja pemerintah tahun 2025, target investasi yang ditetapkan sebesar 1,905 triliun rupiah. Akan sangat sulit untuk mencapai hal ini,” katanya.

“Ada peningkatan dari Rp 1,650 triliun menjadi Rp 1,905 triliun, dan ini pasti berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pelayanan kepada pengusaha dan lainnya berkurang,” lanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *