Perlindungan Buruh Migran di Era Prabowo-Gibran Diharapkan Lebih Baik

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran agar lebih memperhatikan manajemen penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertema menatap masa depan buruh migran era Prabowo-Gibran di kantor RN, Jakarta Timur.

Kita tahu bahwa selama ini PMI merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, itulah sebenarnya kontribusi para pekerja migran yang berkarir di luar negeri, kata Semar dalam pidatonya. keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Semar mendesak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di pemerintahan baru memaksimalkan perannya dalam melindungi PMI. 

“Kami berharap BP2MI bisa menjadi lead sector dalam memberikan perlindungan untuk mengurangi kasus TKI yang terjadi dan di era Prabowo Gibran, besar harapan kita bisa lebih baik lagi,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Pekerja Migran Bobi Anwar Ma’arif mengatakan, pemerintahan ke depan diharapkan dapat melengkapi dan melaksanakan peraturan yang ada terkait PMI. 

Seharusnya dalam masa transisi regulasi, namun yang jadi permasalahan, beberapa regulasi yang ada saat ini yaitu turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, kewenangannya belum dijalankan dengan baik, kata Bobi. 

Meski demikian, aktivis buruh migran yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Persatuan Pekerja Migran Indonesia (SBMI) ini optimistis perlindungan PMI bisa diperluas ke pasangan Prabowo-Gibran. 

“Peluangnya kabinet Pak Prabowo tidak terbatas jumlahnya, sehingga memungkinkan dibentuk kementerian tersendiri, kementerian tenaga kerja asing untuk menyelesaikan masalah dan melindungi PMI,” ujarnya. 

Sementara itu, para pelaku usaha penempatan PMI Tohana berharap kedepannya anggaran Kementerian Luar Negeri ditingkatkan, sehingga nasehat bagi tenaga kerja di luar negeri dapat lebih terlaksana. 

“Perkuat anggaran Kemlu untuk memajukan PMI yang bermasalah, banyak kasus pelanggaran juga terjadi di luar,” tegas Tohana. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *