TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menyerukan calon menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan berikutnya.
Para calon menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di Rumah Kertanegara IV, Jakarta, Senin (14/10).
Puluhan calon menteri dipanggil ke Kertanegara. Mulai dari Kader Partai Gerindra Prasetyo Hadi, aktivis HAM Natalius Pigai, politikus Gerindra Fadli Zon, politikus Gerindra Maruarar Sirait, politikus Partai Golkar Nusron Wahid, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Wakil Ketua Umum. petugas polisi Komjen Agus Andrianto.
Maruarar Sirait, salah satu calon menteri yang dihubungi kemarin, mengaku sempat bertemu langsung dengan Prabowo yang didampingi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan putra tunggal Prabowo, Didiet Prabowo.
“Ada presiden terpilih, dan Pak Dasco dan saya juga berjabat tangan dengan Mas Didiet,” kata Maruarar usai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10).
Dalam pertemuan itu, kata Maruarar, Prabowo memintanya bekerja keras. Ia pun berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Pesannya harus kerja keras ya harus kerja keras, jadi saya harap ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, kata Maruarar.
Terkait persoalan penunjukannya sebagai Menteri Perumahan Rakyat, Maruarar mengatakan keputusan ada di tangan Prabowo.
“Nanti Pak Prabowo (yang akan mengumumkan). Yang penting berdoa semoga kita sehat dan bisa bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, bupati, wali kota untuk mencapai hasil karena ini tugas kita untuk bisa membantu,” ujarnya. . .
Sementara itu, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku ditelepon asisten pribadi Prabowo, Mayor Teddy, yang memintanya datang ke Kertanegara sekitar pukul 16.00.
“Tadi pukul 15.00 WIB saya mendapat telepon dari Mayor Teddy untuk melapor sekitar pukul 16.00. Di dalam, saya mendapat instruksi untuk membantunya, katanya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.
Raja Juli mengungkapkan dirinya diajak bergabung dalam kabinet pemerintahan pimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pertemuan dengan Prabowo, Raja Juli mendapat instruksi untuk membantu pemerintahan masa depan. Meski demikian, Raja Juli mengimbau masyarakat bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Prabowo mengenai posisi menteri yang akan dijabatnya.
“Namun secara etika, saya berharap beliaulah yang mengumumkan dalam kapasitas apa saya bisa mengabdi pada bangsa ini,” imbuhnya.
Raja Juli mengungkapkan, banyak hal yang dibicarakan dengan Prabowo meski tidak spesifik. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait kehutanan.
“Ya, beberapa hal, jadi tidak spesifik.” Detailnya akan kami serahkan kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogratif, jelasnya.
Calon menteri lain yang dipanggil adalah Tito Karnavian. Ia tiba di Kertanegara sekitar pukul 15.30 WIB dan berangkat sekitar pukul 16.00 WIB. Usai bertemu dengan Prabowo, Tito mengaku kembali dipercaya membantu kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan.
“Dia meminta saya untuk membantunya di pemerintahan berikutnya,” kata Tito kepada wartawan.
Mantan Kapolri itu juga bercerita tentang komunikasinya dengan Prabowo selama berada di rumah. Prabowo mengatakan dirinya pantas membantu pemerintah dalam lima tahun ke depan.
“Katanya saya sudah tahu persis apa yang dilakukan Pak Tito. Selanjutnya kami sering bertemu, mendengarkan pendapat Pak Tito, saya kira Pak Tito layak dan cocok membantu saya di kabinet berikutnya demi kebaikan rakyat Indonesia dan menjalankan program-programnya,” ujarnya.
Meski begitu, Tito enggan menjelaskan apakah dirinya akan kembali menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri atau tidak. “
(Ditunjuk Mendagri?) Kalau nanti ditanya tanya ke dia (Prabowo),” ujarnya.
“Yang jelas beliau menyerukan agar penanganan inflasi yang selama ini terpelihara dengan baik tetap dilanjutkan pada masa jabatannya dan saya sudah sampaikan bahwa saya akan terus melakukannya setiap minggu sampai ada perintah untuk menghentikannya. Menurut saya. Jadi,” katanya.
Yusril Ihza Mahendra yang juga dipanggil kemarin mengatakan, dirinya bertemu dengan Prabowo kurang dari tiga menit. Ia menduga itu karena mereka sudah saling kenal sejak lama.
Tadi dia bilang, ‘Pak Yusril, kita sudah tidak banyak bicara lagi, kita sudah saling kenal selama puluhan tahun.’ ‘Iya pak,’ kata saya,’ kata Yusril usai pertemuan.
“’Terima kasih atas kesediaan Pak Yusril membantu saya.’ Saya bilang, ‘Iya, Insya Allah Pak, saya akan selalu membantu Pak Prabowo,’” lanjutnya.
Yusril mengatakan, bidang yang diberikan kepada Prabowo adalah bidang hukum dan hak asasi manusia. Ia mengatakan, pada pemerintahan Prabowo ke depan, Kemenko Polhukam akan dipecah menjadi dua, yakni Kemenko Polhukam dan Kemenko Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, kata dia, antara lain akan mengoordinasikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
“Sekarang sudah terbentuk dan sudah ada menteri koordinator yang menangani masalah hukum dan HAM, yang nantinya fungsinya selain Kementerian Hukum dan HAM, kementerian lain, lembaga internal pemerintah lainnya,” kata Yusril. “Imigrasi juga akan berangkat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan berangkat, kemudian Lembaga Pemasyarakatan juga akan berangkat, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia,” lanjutnya.
Dia mengatakan, kementerian dan lembaga yang terkait dengan penegakan hukum akan dikoordinasikan bersama-sama sepanjang merupakan satu lembaga di bawah pemerintahan. Dia mencontohkan, misalnya kejaksaan dan kepolisian. “Dan KPK tidak. Karena KPK adalah lembaga independen di luar pemerintah,” ujarnya. Presiden Jenderal PBB Yusril Ihza Mahendra mengumumkan dirinya akan menjadi Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia usai bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Kompas YouTube TV)
Yusril mengatakan, pemekaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi dua sudah dibicarakan sejak lama. Hal ini, kata dia, sudah dibicarakan oleh tim. Jadi, kata dia, tidak akan ada pembahasan hari ini.
Diakui Yusril, tugas tersebut bukanlah hal baru baginya. Hal ini, kata dia, karena pernah bertugas di kementerian serupa. “Jadi bidang ini bukanlah sesuatu yang baru,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri.
Yusril sendiri menandatangani pakta integritas dan surat wasiat yang diajukan Prabowo beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, kata dia, kemarin baru dipanggil dan diberitahu secara resmi oleh Prabowo dengan tugas dan tanggung jawab baru.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan mengatakan, dalam pertemuannya dengan Prabowo, dirinya diminta membantu presiden dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan ke depan. Namun, dia masih belum mengetahui tugas tersebut lebih detail.
“Ya, setidaknya Pak Prabowo sudah lama berharap agar kita tidak mempunyai waktu yang terlalu banyak. Waktunya singkat untuk bisa swasembada pangan agar kita bisa menjadi negara maju setidaknya pada tahun 2045,” kata Menkeu. Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
“Pak Prabowo yang akan mengangkut tanahnya,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Direktorat Pusat PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dalam pertemuan dengan Prabowo, dirinya mendapat amanah memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Nantinya, kata dia, sebagai pimpinan kementerian, ia akan didampingi dua orang wakil menteri. Namun, dia mengaku masih belum mengetahui jumlah kedua deputi tersebut.
“Dan kami juga sampaikan, Insya Allah kami bisa melaksanakan dan memimpin kementerian untuk memajukan pendidikan,” ujarnya. Beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah kunci pembangunan bangsa, terutama kunci mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama kunci mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, lanjutnya.
Abdul Mu’ti menuturkan, dirinya juga meminta kepada Prabowo untuk menjadikan pendidikan sebagai gerakan intelijen untuk Indonesia Raya yang progresif. Prabowo, kata dia, juga menyampaikan beberapa hal agar bisa bekerja sama sebaik-baiknya.
“Dan tadi saya bercanda, kali ini tidak perlu pantun Pak Prabowo. Pantun-pantunnya sudah saya sampaikan saat bapak menyampaikan visi misi ke Muhammadiyah Surabaya,” ujarnya.
Abdul Mu’ti mengaku belum mengetahui mengapa kementerian yang akan dipimpinnya terpisah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian, dan Pendidikan Tinggi saat ini. Diakui Abdul Mu’ti, Prabowo hanya memberinya amanah memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Pendidikan menengah dasar tidak mencakup perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar nomenklaturnya meliputi pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal”, jelasnya. “Dia tidak memberikan penjelasan apapun mengenai alasan perpecahan tersebut. Saya hanya sampaikan bahwa tugas kementerian ini sangat penting dan sangat sentral dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” lanjutnya. Abdul Mu’ti (muhammadiyah.or.id)
Oleh karena itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dua hari lalu. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, dirinya diminta menandatangani dua dokumen yakni pakta integritas dan surat wasiat.
“Salah satu dokumennya adalah kesediaan menjadi menteri di kabinet Pak Prabowo,” ujarnya. Kedua, Pakta Integritas yang muatannya hanya bersifat normatif, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan siap mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan mempertahankan wibawanya sebagai presiden serta menjaga wibawa bangsa dan negara. negara. “, lanjutnya. (tribun jaringan/igm/abd/mam/dod)