Laporan reporter Tribunenews.com, Endrapta Pramudhiaz
Tribunnews.com, Jakarta – Pt Sri Rejeki Isman TBK atau Sitex memecat 2.500 pekerja sementara perusahaannya bangkrut.
Bukan Pensiun (PHK), namun salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ini memutuskan untuk melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya.
Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK (SITEX) Iwan Setiawan Lukminto mengungkapkan, keputusan penolakan pekerjanya karena keterbatasan bahan baku.
Pasokan bahan baku yang dimiliki SITEX saat ini diperkirakan akan bertahan hingga tiga minggu ke depan.
Jadi persediaan bahan baku ini cukup untuk 3 minggu ke depan, kata Iwan saat jumpa pers bersama Wakil Menteri Immanuel Ebenezer di Kantor Kementerian Pendidikan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Meski ditolak, ia mengatakan hak-hak pekerja seperti upah tetap dibayar perusahaan.
Ia mengatakan, pekerja yang akan diberhentikan akan terus bertambah jika keputusan kurator dan wasit tentang izin operasi tidak ada.
Ini adalah proses berkelanjutan dimana regulator perlu mengambil keputusan dengan cepat.
Jika regulator bisa mengambil keputusan, Iwan yakin hal itu akan membantu keberlangsungan Sitex. “Kalau begitu, kami akan kembali (beraksi),” kata Iwan.
Saat ini yang menjadi kendala adalah perbedaan visi dan peran kurator dan pengelola.
Iwan menilai, visi museum selalu menjadi prioritas untuk mengurangi atau tidak memperdulikan kelangsungan operasional.
Namun, dia mengatakan para eksekutif melihat keberlangsungan operasi dan melanjutkan transaksi ini.
Bahkan kami berharap kesinambungan tetap diterapkan sehingga mereka yang dilepas bisa kembali bekerja seperti sedia kala, kata Iwan.
“Keberlangsungan usaha yang utama menunggu jembatan, menunggu penggantian,” ujarnya. Terancam PHK besar-besaran
Puluhan ribu pekerja SITEX terancam kehilangan pekerjaan.
Yeka Handra Fatika, perwakilan agen Indonesia, menjelaskan, begitu SITEX dinyatakan pailit, Direktur Bea Cukai Kementerian Keuangan langsung menutup operasional perusahaan karena SITEX berada di kawasan utang.
Tidak perlu ada aliran produk (dan), kata Yeka saat ditemui Tribunws di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Bahan baku termasuk barang yang tidak boleh masuk. Alhasil, SITEX hanya punya waktu sekitar dua hingga tiga minggu hingga bahan bakunya jadi.
Dampak langsung dari kebijakan ini adalah pemecatan 2.500 pekerja SITEX, dan kemungkinan akan terjadi lebih banyak lagi jika masalah bahan baku tidak segera diselesaikan.
Jumlah buruh sekitar 20 ribu itu terancam PHK jika bahan baku habis dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
“Kalau bahan bakunya habis, gimana jadinya? Ya, pekerjanya tidak ada lagi, jadi pertanyaannya, kalau begitu, apa jadinya?
“Tapi pihak perusahaan beranggapan tidak akan mengakhiri pemecatan, kalau sampai terjadi, diberhentikan, tapi membayar gaji, itu beban biaya, sampai kapan? Itu yang jadi pertanyaan,” ujarnya. Tindakan pemerintah bertanya
Yeka juga meminta pemerintah tidak memiliki rencana yang jelas untuk menyelamatkan SITEX.
Pemerintah dinilai perlu segera turun tangan jika serius menyelamatkan SITEX.
Ada batasan waktu yang tidak bisa ditunda, yaitu dua hingga tiga minggu hingga bahan baku habis dan operasional produksi terhenti total.
“Presiden bilang ingin mengucapkan selamat, Wakil Menteri bilang mau, tidak akan berhenti satu kali pun,” ujarnya. Pertanyaan saya, ini mendesak, apa yang akan terjadi dengan bahan bakunya? Apa rencana darurat mereka (rencana darurat)? ujar Yeka.
Makanya agen pemerintah memperingatkan. Kalau memang serius membantu Sitex, ada masanya tidak bisa main, itu apa? Tiga minggu. Dasarnya apa? Bahan bakunya sudah habis, ujarnya.
Immanuel Ebenezer menjelaskan, langkah pemerintah menyelamatkan SITEX merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, Prabowo tidak menginginkan hal seperti itu. Orang nomor satu di Indonesia ini konon tak ingin melihat buruh atau buruh menderita.
Pada saat yang sama, ia menekankan pentingnya negara-negara yang ada untuk melindungi pekerja.
Negara, menurut Noel, harus terlibat aktif untuk memastikan perusahaan tetap bisa berjalan, sehingga bisa memenuhi kewajiban pegawainya.
Negara hadir karena kita melihat harus ada sritex baru. Negara harus ada, tidak bisa membantu, kata Noel.
Ia pun memastikan pemerintah akan terus memantau situasi SITEX.
Selain Kementerian Ketenagakerjaan, Prabowo disebut-sebut telah meminta bantuan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan BUMN dalam upaya penyelamatan SITEX. Agen mempunyai kesempatan untuk menghubungi pengelola museum
Ombudsman pun membuka kesempatan memanggil kurator yang menangani persoalan pailit PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sitex (SRIL).
Yeka menegaskan kemungkinan tidak terpenuhinya kewajiban kurator penanganan pailit Sitex.
Jika terjadi wanprestasi dalam proses maka kurator akan dipanggil oleh agen.
“Kita lihat ada konflik kepentingan atau tidak dan saat ini agen sedang mempelajari hukum kepailitan, terutama bagaimana tugas kurator,” kata Yeka saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (14/11/2024). ) ).
“Nah, kalau ternyata ada prosedur yang mungkin ada tanda petiknya di sana, maka agen akan memanggil pengelola museum secepatnya,” ujarnya.
Agen Indonesia sendiri pasti menemukan kejanggalan dalam proses kebangkrutan SITEX.
Yeka menjelaskan SITEX memiliki utang sekitar Rp 20 triliun.
Salah satu pemasok asing asal India yang tampil sebagai kreditur dengan utang Rp 100 miliar, bangkrut terhadap perusahaan.
Yeka menilai proses pengajuan pailit sangat cepat. Sidang digelar pada bulan September, kemudian putusan pada bulan Oktober.
Padahal kalau kita telusuri contoh acuannya, maka hanya Garuda, kalau tidak salah hak pailitnya tidak begitu cepat, katanya.
Kemudian, menurutnya, ada indikasi bahwa upaya tersebut bisa menjadi bagian dari apa yang disebut pola “Geirfugl”.
Jadi perusahaan yang masih bisa bertahan akan bangkrut dan kemudian disalahgunakan oleh kreditur. “Ini perusahaan yang sehat,” kata Yeka.
Berdasarkan informasi yang diterima Yeka, meski Sitex memiliki utang yang sangat tinggi, namun perusahaan tetap menunjukkan bisnis yang sehat.
Salah satunya adalah pembayaran upah pekerja tidak pernah terlambat.
“Sehat apakah operasional SITEX? Indikatornya banyak, salah satunya tidak pernah menunggak gaji pekerja. Menurut mereka, rasio utangnya masih oke, masih bisa dibayar,” kata Yeka . Konferensi pers bersama Wakil Deputi Deputi Deputi (kiri) Immanuel Gerungan (kiri) dan Presiden PT Sri Rejeki Isman TBK (SITEX) Iwan Setiawan Lukminto (kanan) di kantor pekerja, Rabu (13/11/2024). (Tribunews/Endrapta) SITEX BRAPH
Seperti diketahui, SITEX dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang Niaga berdasarkan putusan perkara nomor 2/pdt.sus-homologasi/2024/PN NIAGA SMG oleh Ketua Hakim Moch Ansor pada Senin 21 Oktober 2024.
“Menguraikan pendapat pendapat (termasuk Sitex), pailit dengan segala akibat hukumnya,” bunyi nota perkara dalam kasus tersebut yang dikutip dari kompas.com.
Dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pemohon menyatakan pelapor tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemohon berdasarkan putusan tanggal 25 Januari 2022.
Pemohon dalam hal ini adalah Pt Indo Bharat Rayon.
Pada saat yang sama, kasus ini diadili untuk terdakwa, yaitu. Pt Sri Rejeki Isman TBK dan beberapa perusahaan terkait pemilik SITEX yaitu PT Sinar Pantja Djaja, Pt Bitratex Industries dan Pt Primayudha Mandirijaya.
Oleh karena itu, putusan pailit SITEX juga mengakhiri putusan Pengadilan Niaga Seminang. 12/ pdt.sus-pkpu/ 2021.pn.niaga.smg 25 Januari 2022 Tentang ratifikasi rencana perdamaian (disetujui). Perkara ini tercatat sejak 2 September 2024.
Namun Sritex telah mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bisnis Semarang.