Pembelian BBM bersubsidi akan dibatasi dan tidak dapat dinikmati semua orang mulai 17 Agustus 2024. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bansar Panjitan.
Menurut dia, pemerintah bekerja efektif dalam meningkatkan pendapatan negara. Salah satu caranya adalah dengan mengatur penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Ia mengatakan, pada 17 Agustus 2024, pasokan BBM bersubsidi dengan harga lebih murah tidak lagi asal-asalan. Pembelian bahan bakar akan diterapkan sesuai dengan penerimanya.
“Pemberian subsidi yang tidak sesuai (tepat sasaran), kini sudah diberikan oleh Pertamina. Kita harapkan mulai tanggal 17 Agustus nanti kita sudah bisa mengurangi jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi. ujar Luhut Said dalam unggahannya di Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (09/07).
Hingga saat ini bahan bakar yang disubsidi pemerintah dan disalurkan Pertamina adalah solar dan perthalate. Sementara itu, harga Pertamax sengaja diundur dengan kompensasi dari Pertamina.
Pratamina buka suara mendengar pembicaraan Luhut.
Selama ini perseroan menyatakan penyaluran BBM bersubsidi merupakan amanah pemerintah.
Sebagai operator, mereka hanya menjalankan instruksi pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi.
“BBM bersubsidi merupakan amanah pemerintah dan Pertamina selaku operator menjalankan arahan pemerintah,” kata VP Corporate Communications Pertamina Figer Joko Santoso saat dihubungi Datacom. Bensin diganti dengan bioetanol
Selain itu, terkait isu penggunaan bahan bakar, Luhut juga mengatakan pemerintah berencana menggalakkan penggunaan bioetanol secara luas.
Hal ini tentunya akan mengurangi impor minyak yang membebani APBN. Selain itu, biotinol dapat mengurangi polusi udara.
“Saat ini kami sedang mempertimbangkan untuk mempromosikan bioetanol daripada gas, yang juga akan mengurangi polusi udara dengan cepat karena kandungan sulfurnya sekitar 500 ppm. Kami ingin bisa menjadi 50 sulfur,” kata Luhut.
“Nah, sekarang dijalankan oleh Pertamina. Jadi kalau semua berjalan dengan baik, saya kira kita bisa terselamatkan lagi,” kata Luhut.
Menurut Luhut, lambatnya penerimaan pemerintah disebabkan adanya inefisiensi di berbagai sektor, salah satunya pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran.
“Sebenarnya permasalahan ini sudah mulai kita selesaikan secara bertahap melalui digitalisasi yang diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan dunia usaha. Jika digitalisasi diterapkan di semua sektor pemerintahan maka efisiensi bisa tercipta, peluang korupsi bisa tercipta. Pendapatan pemerintah.” Naik lagi,” jelas Luhut.