Jurnalis Laporan TribunNews.com, Chaerul Uum
News Life, Jakarta – Universitas Kebijakan Publik Trisakti Trubus Rahadiansyah University, sepenuhnya mendukung pembentukan kelompok impor impor ilegal untuk mengatasi banjir produk keramik impor di negara tersebut.
Menurutnya, produk impor keramik impor, pemerintah lebih baik fokus pada penguatan produksi keramik lokal dengan memberantas produk keramik ilegal yang diperkirakan telah membanjiri pasar domestik.
“Menurut pendapat saya, masalah kita harus diredam sehingga impor ilegal tidak memasuki Kita Southern Harus Mengejot Industra Dalam Negeri untuk MeMaTar Pasar,” Kata Trubus, Capada Wartawan Minggu (28/7/2024).
Pada titik ini, dia pikir penting bahwa pemerintah telah menemukan pelakunya untuk masuknya barang impor ilegal, yang mengakibatkan banyak basis produksi dalam negeri.
Karena melemahnya industri keramik domestik, terompet berlanjut, tidak ada praktik rehabilitasi, tetapi karena peningkatan produk impor ilegal yang diduga karena implementasi hukum yang longgar terhadap impor nakal.
Oleh karena itu, terompet mendorong pemerintah untuk memberikan penguatan pejabat hukum untuk memastikan sanksi yang ketat bagi importir nakal.
“Saya melihat ini tentang implementasi hukum, sehingga pelaksanaan aturan tidak berfungsi sehingga pasar ilegal tersebar luas,” katanya.
Terompet mengatakan bahwa tidak hanya importir nakal, tetapi pemerintah tidak harus mengoreksi ke dalam, dan artikel itu bukan beberapa pejabat yang tidak bermoral atau pegawai pemerintah yang memainkan mata mafia impor.
Perilaku jahat ini, kelanjutan trompet, harus dikenakan artikel kriminal atau hukuman yang parah, karena jelas berbahaya bagi ekonomi Indonesia.
“Ini adalah apa yang ada dalam birokrasi kami, sehingga dalam birokrasi kami harus diikuti, semua pejabat diganti jika terbukti dilanggar, mereka yang memiliki independen.
Tambahan trompet, memberantas produk impor ilegal harus diberantas tidak hanya hilir, seperti pedagang ritel, tetapi juga dari hulu.
Menurutnya, sanksi yang ketat seperti ancaman proses hukum atau pidana diperlukan untuk memastikan pencegah.
“Therefore, it is categorized as a violation of the laws up to the downstream. Therefore, illegal imported products no longer enter, including those who do so, have to deal with the Criminal Code, but if only conventional models like it cannot be because Kami rusak atau kehilangan, “katanya.
Dia memberi contoh negara tetangga seperti Malaysia, yang ketat, jadi hampir tidak ada kasus impor ilegal karena pemerintah mereka disaring dengan kuat, dan para pejabatnya serius dalam melindungi produksi dalam negeri.
“Mengapa negara seperti Malaysia ada karena tidak mau, Malaysia tegas,” katanya.