TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai memanasnya hubungan PBNU dan PKB ada unsur politik, termasuk Pansus Haji DPR.
“Kerusuhan antara PBNU dan PKB biasanya karena persoalan politik. “Salah satunya menurut saya sangat bias terhadap Pansus Haji,” kata Dedi dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).
Direktur Jenderal Perspektif Politik Indonesia (IPO) mengatakan, pansus haji seperti jawaban Muhaimin Iskandar setiap kali mendapat tekanan.
Bahkan pada Pilpres 2024, Dedi menyebut Muhaimin Iskandar Yaqut telah menyingkirkannya, termasuk Ketua PBNU.
Meski demikian, Dedi menilai Panitia Khusus Haji DPR memang benar. Katanya, itu tugas DPR.
“Tapi yang dilakukan Muhaimin, saya kira dia sedang jalan sebagai anggota DPR. Sebagai wakil rakyat, pelaksanaan pansus tetap berjalan.” Dia berkata.
Dedi mengatakan permasalahan dibalik itu adalah alasan pribadi yang perlu dikesampingkan.
“Sebagai masyarakat, saya kira kita tetap harus mendukung Muhaimin Iskandar,” ujarnya.
DPR diketahui akan membentuk panitia khusus urusan haji.
Pansus juga dibentuk di auditorium DPR untuk berdiskusi.
Ketua DPR yang menunjuk pansus soal haji adalah Ketua PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia juga merupakan Ketua Panitia Haji DPR.
PBNU saat ini sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mempelajari hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pansus baru-baru ini mengundang mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy.