Reporter Tribunnews Ibriza Fasti Ifami melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembicaraan penambahan kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya kini tengah menyita perhatian di Indonesia.
Direktur Eksekutif SETARA Institute Hariri Hassan Prabowo mengatakan, rencana penambahan jabatan di kabinet Gibran tidak didasari oleh gagasan untuk membuat pemerintahan lebih efisien.
Menurut Hariri, penambahan ini didasari motif politik untuk mendapatkan dukungan politik dari elite.
“Khususnya memperkuat koalisi pemerintah dengan pembagian kursi dan jabatan antar kementerian dan lembaga,” kata Hariri saat dihubungi Tribun News, Jumat (5/10).
Hariri sangat yakin bahwa melemahnya sikap Kabinet secara keseluruhan akan berdampak negatif pada pemerintahan. ?
Selain itu, kata dia, penambahan kementerian dan lembaga akan berdampak pada birokrasi. ?
“Birokrasi yang lancar tidak akan berjalan lambat dan efisien. Apalagi banyaknya jabatan politik tentu akan melemahkan kendali dan pengendalian pemerintahan negara,” ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut tentu akan berdampak berupa ekosistem korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Saat dihubungi terpisah Tribun News, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Turbas Rahardiansar mengatakan, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan lebih sedikit kementerian.
Menurut dia, hal itu disebabkan kurangnya duplikasi pemerintah dalam proses pelaksanaan berbagai program dan kebijakan.
“Kementerian yang baik memang disederhanakan. Misalnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan satu. Jadi tidak ada duplikasi,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (5/9/2024).
“Ada juga gabungan kementerian dan departemen. Misalnya ada Lembaga Manajemen Nasional di bawah Kementerian PAN-RB. Masih satu, tidak ada lembaga tersendiri. Arah anggarannya juga tidak jelas. ”
Diketahui, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian menjadi 40.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Xabi Brockman mengatakan, ke depan, tak ada masalah bagi Prabowo untuk menambah jumlah kementerian.
Karena Indonesia adalah negara besar yang memiliki tujuan dan cita-cita besar.
“Jadi kalau memang ingin menarik banyak orang, menurut saya tidak masalah. Malah lebih baik secara langsung,” kata Habi Brockman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/). 2024).