TRIBUNNEWS.COM – Pemukim Israel menyerbu desa Jit, sebelah timur Qalqilya di Tepi Barat pada Kamis malam (15/8/2024).
Akibatnya, seorang pemuda Palestina tewas dan seorang lainnya terluka parah, lapor koresponden Al Mayadeen.
Pemukim juga membakar beberapa rumah dan kendaraan warga Palestina di Jit.
Menurut sumber lokal, pasukan pendudukan Israel mencegah tim pertahanan sipil Palestina membakar rumah dan kendaraan.
Sebagai tanggapan, Palestina menghadapi pasukan Israel setelah serangan mereka terhadap Qalqilya.
Kelompok Brigade Martir Al-Aqsa – Singa Kemuliaan (Luyuth al-Majd) membenarkan bahwa mereka menyerang seorang perwira Israel, yang diidentifikasi sebagai Kapten Luai, dengan pistol di pintu masuk timur kota.
Di Nablus, delapan warga Palestina menderita menghirup gas air mata setelah pasukan Israel menyerbu kota Houwara, di selatan kota.
Sementara itu, di al-Khalil, tentara Israel menggerebek beberapa rumah di lingkungan Jaber dan di kawasan Wadi Al-Hussain.
Dalam perkembangan terkait, media Israel melaporkan peningkatan kewaspadaan keamanan di Tel Aviv ketika pihak berwenang mencari dua pria yang diyakini merencanakan serangan segera.
Insiden terbaru ini merupakan bagian dari eskalasi kekerasan yang lebih luas di Tepi Barat, tempat konflik meningkat sejak dimulainya serangan Israel di Jalur Gaza.
Kota-kota di seluruh Tepi Barat menjadi sasaran serangan setiap hari oleh pemukim dan pasukan pendudukan, yang seringkali mengakibatkan penangkapan besar-besaran, serta kematian dan cedera.
Dikutip Al Jazeera, setidaknya 606 warga Palestina telah terbunuh dan sekitar 5.400 lainnya terluka oleh pasukan pendudukan Israel dan pemukim Israel di berbagai kota dan kamp di Tepi Barat sejak dimulainya perang Gaza pada 7 Oktober. Apa rencana Israel di Tepi Barat yang diduduki?
Pada Rabu (14/8/2024), Menteri Keuangan sayap kanan Israel Betzalel Smotrich mengumumkan rencana baru untuk memperluas permukiman di wilayah pendudukan Palestina.
Hal ini mengabaikan hukum internasional dan keputusan Mahkamah Internasional baru-baru ini yang menyatakan bahwa kehadiran Israel di sana adalah ilegal.
“Tidak ada keputusan anti-Israel atau anti-Zionis yang akan menghentikan pembangunan pemukiman,” kata Smotrich, yang memimpin Partai Religius Zionis dan juga seorang pemukim.
Para analis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari rencana Israel yang lebih besar untuk mencaplok dan membersihkan secara etnis wilayah tersebut, yang telah diduduki militer sejak tahun 1967.
(Tribunnews.com, Andari Ulan Nugrahani)