Dilansir reporter Tribunnews.com, Raza Denny
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni akan berupaya mengembalikan status Bandara Sultan Mahmud Badruddin (SMB) II Palembang kembali menjadi bandara internasional.
Di sela-sela Sidang Paripurna LXXXIII DPRD Sumsel Tahun 2024 di DPRD Sumsel Anggota DPRD Provinsi Sumsel H. Fatoni menanggapi sikap David Hadrianto Aljufri.
“Indonesia memiliki 17 bandara yang berstatus bandara domestik, salah satunya di Palembang, Sumatera Selatan. Padahal, kewenangan Kementerian Perhubungan untuk mengambil keputusan dan pengumuman, tentunya dengan kriteria yang telah ditentukan,” Fatoni ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (7/5/2024).
Meski Bandara SMB II Palembang telah diturunkan statusnya dari bandara internasional menjadi bandara domestik, namun kemungkinan besar akan kembali berstatus bandara internasional.
Saya berjanji akan terus bekerja keras untuk memperbaiki kondisi bandara ini, kata Fatoni.
Fatoni mengatakan, banyak upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut. Pada awal tahun 2024, pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Perhubungan untuk menambah penerbangan internasional.
“Setahun terakhir ini saya juga sudah resmi menyerahkan kepada Menteri Perhubungan untuk menambah layanan internasional ke Malaysia dan Singapura. Kami juga sudah meminta tambahan penerbangan domestik ke Bali, lalu Semarang ke beberapa kota lainnya,” kata Fatoni.
Bahkan, Fatoni sudah tiga kali menyampaikan permasalahan ini langsung ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hal ini tentunya bertepatan dengan pembahasan pengaktifan kembali Bandara Gatot Subroto Way Kanan beberapa waktu lalu.
“Tidak hanya surat yang kami sampaikan, saya sudah tiga kali bertemu dengan Menteri Perhubungan yang mana kami rapat paripurna membahas Bandara Gatot Subroto Way Kanan, kami juga membahas upaya-upaya yang telah kami lakukan,” ujarnya. stres
Nanti akan kita angkat lagi, kita informasikan juga ada rapat pada Senin, 29 April. Mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, katanya.