Dilansir reporter Tribunnews.com Rizka Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yusuf Kala (JK), Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 menjawab pertanyaan seputar masa depan pemerintahan Prabowo Subiant dan Gibran Rahabumin Rakar. Komposisi kabinet.
Diperkirakan tidak ada partai di pemerintahan selain pemerintah atau oposisi.
Terkait hal itu, JK tetap meyakini pengawasan atau kritik terhadap kegiatan pemerintah akan terus dilakukan dan datang dari dalam pemerintahan.
“Ini terjadi di dalam negeri dan akan terjadi perbedaan pendapat di dalam negeri,” kata JK saat ditemui media usai peluncuran buku “Buku Kabinet Indonesia Tunggal” pada Kamis (10/10/2024) di Jakarta Convention Center. (JCC).
JK yakin opini dan kendali atas pemerintahan Probov-Gibran akan tetap terjaga.
Meski demikian, kata dia, kritik akan datang dalam bentuk perbedaan pendapat antar pemerintah.
“Iya pasti ada pendapatnya,” ucapnya.
Jelas, pemerintahan Probov-Gibran pada periode 2024-2029 tidak akan mendapat suara nihil dari oposisi.
Dalam arti lain, semua partai, apapun lawannya di Pilpres 2024, terutama yang berkoalisi, akan masuk pemerintahan.
Kini, usai kabar pertemuan Megawati dan Prabov, Partai Demokrat akan memberikan sinyal untuk bergabung dengan partai pemerintahan Prabov-Gibran.
Namun belum diketahui secara pasti kapan agenda pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Pasalnya, kedua nomor tersebut disebut masih sesuai dengan jadwal konferensi.
Dengan bergabungnya Partai Demokrat ke depan, bisa dikatakan seluruh partai baik eksekutif maupun legislatif akan masuk dalam pemerintahan Probov-Gibran. akan ditambahkan ke dalamnya.
Hastav mengatakan, apapun posisi politik yang diambil Ketua Umum Partai Demokrat Mekawati Sukarnaputri, pasti bersifat ideologis.
“Bahkan ketika kita di pemerintahan, segala macam kritik yang membangun kita berikan,” kata Hasta di kampus STIPAN, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10 September 2024).
Dia menegaskan, PDIP akan menolak impor beras dan produk pangan lainnya
Hasta mengingatkan pemerintah untuk mengutamakan peneliti sebelum mengambil kebijakan.
“Jadi, apapun posisi politik Partai Demokrat, demokrasi dan pemerintahan harus dikontrol. Demokrasi memerlukan checks and balances. Dan hal itu dicapai atas dasar sikap Partai Demokrat sebagai partai ideologis,” ujarnya.
Dia mengatakan, sudah ada laporan rencana pertemuan Megavati dengan Prabov.
“Kita tinggal menunggu momentum dan waktu untuk mengadakan pertemuan,” kata dosen Universitas Pertahanan Nasional itu.
Hasto menjelaskan, ada hubungan sejarah yang sangat kuat antara Megavati dan Prabov.
Selain itu, kata dia, Gerindra dan PDIP juga memiliki banyak persamaan dalam platform partainya, terutama di bidang kedaulatan pangan, energi, keuangan, pertahanan, pembangunan bangsa, serta pendidikan berkarakter dan berkualitas.
Hasto menegaskan, “Sehingga hal ini akan berdampak pada hubungan para pemimpin kedua negara, termasuk hubungan antar partai politik. Bagi Partai Demokrat, kepentingan negara dan bangsa selalu diutamakan.”