Reporter Tribunnews.com Fersianus Waku melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dipastikan mendapat dukungan penuh dari DPR RI periode 2024-2029.
Sebab, tujuh dari delapan fraksi DPR merupakan partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketujuh fraksi tersebut adalah Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Fraksi yang belum memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran adalah PDIP.
Namun PDIP juga diperkirakan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Selain itu, Ketum PDIP dan Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri juga akan bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung, maka tidak akan ada oposisi pemerintah di DPR.
Menurut Ádi, 100 persen kekuasaan politik di parlemen akan sejalan dengan seluruh kebijakan politik pemerintah.
“Tentunya tidak akan ada lagi suara-suara kritis dari DPR sebagai penyeimbang,” kata Adi kepada Tribunnews.com, Jumat (10/11/2024).
Adi menjelaskan, meski PDIP tidak ikut serta dalam pemerintahan Prabowo, namun penolakan DPR tidak signifikan.
Sebab, 84 persen KIM (Koalisi Indonesia Progresif) Plus menguasai kekuatan politik parlemen, ujarnya.
Selain itu, kata dia, lembaga perwakilan selalu menggunakan mekanisme pemungutan suara dalam mengambil keputusan.
Sebagai partai pemenang pemilihan parlemen (Pileg) 2024, PDIP menempati peringkat pertama dengan total 110 kursi.
Namun, hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan jumlah mandat partai di KIM Plus yang sebanyak 470 mandat.
“Dengan kekuatan politik gabungan KIM dan KIM Plusz sebesar 84 persen, saya kira kelompok oposisi juga akan lemah di parlemen. Apalagi bergabungnya PDIP,” kata Ádi.
Oleh karena itu, Adi mendorong masyarakat sipil atau kelompok masyarakat sipil seperti mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat, aktivis demokrasi, dan para profesor untuk terus bersikap kritis sebagai pemeriksa pemerintah. Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menghadiri ‘Forum Legislatif PKB’ yang digelar di Grand Sahid Jaya Jakarta pada Kamis (10/10/2024). (pantang)
“Ini satu-satunya harapan masyarakat bisa mengkritik atau memprotes kebijakan pemerintah yang non-rakyat,” ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Sekjen Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengklaim pemerintahan Prabowo-Gibran tetap demokratis meski nyaris tidak ada oposisi.
Tentu saja hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena kami di koalisi berkomitmen untuk tetap demokratis dalam menjaga keberhasilan pemerintahan Pak Prabowo, kata Puteri kepada Tribunnews.com, Jumat.
Puteri menjelaskan, setelah Golkar berkuasa, ia akan menyuarakan aspirasi masyarakat.
“Jadi kehadiran kami di pemerintahan tentunya tidak menghalangi kami untuk menjamin masukan dan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, DPR akan terus menjadi penyeimbang kekuasaan pemerintah melalui peran check and balances.
Sesuai tugas pokoknya, majelis menjalankan fungsi memantau kebijakan pemerintah, kata Puteri.
Puteri menilai masih perlunya pengawasan pemerintah, terutama terhadap pembangunan negara besar seperti Indonesia.
Menurut Golkar Puteri, dirinya akan menyambut baik ajakan Prabowo kepada parpol lain untuk bergabung ke pemerintahan.
“Bagaimanapun, kami dari Partai Golkar akan menyambut baik asalkan kita semua di koalisi berkomitmen membantu presiden mencapai visi dan misinya,” kata Puteri.