Pemerintah Rencana Bentuk Family Office, Faisal Basri Ingatkan Potensi Pencucian Uang

Demikian dilansir koresponden Tribune News.com Andrapata Pramudhyaz

Tribun News.com, Jakarta – Faisal Basri, ekonom senior INDEF, mengingatkan kemungkinan terjadinya pencucian uang jika pemerintah menerapkan pendirian kantor keluarga di Indonesia.

Kantor keluarga adalah perusahaan swasta yang mengelola aset sebuah keluarga atau individu yang sangat kaya. Jika diperkenalkan ke Indonesia, pemerintah yakin bisa menarik kekayaan negara lain untuk pembangunan ekonomi nasional.

Faisal juga mencontohkan Singapura yang telah melibatkan kantor keluarga untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pencucian uang.

“Ada (kemungkinan pencucian uang). Mudah dikenali. Singapura punya masalah ini. Banyak kantor bisnis keluarga yang menggunakan Singapura untuk mencuci uang. Jadi sekarang lebih ketat,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta. Jumat (07/05/2024).

Parahnya, Faisal juga menduga, selain pencucian uang, uang yang diinvestasikan oleh kantor keluarga di Indonesia mungkin juga berisi uang hasil perjudian online.

Cara kerja kantor keluarga di Indonesia seperti diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjatan adalah dengan mengalihkan uang orang-orang kaya yang berinvestasi di Indonesia.

Misalnya di Indonesia ada orang kaya yang menabung 10-30 juta dollar. Kemudian, uang tersebut akan dialihkan untuk investasi di berbagai proyek di RI. Luhut mencontohkan proyek hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

Faisal kemudian menanyakan apakah perangkat hukum kantor keluarga sudah siap atau belum.

Faisal Basri pun mempertanyakan apakah kantor keluarga ini benar-benar bisa meningkatkan pendapatan negara atau tidak. Pasalnya, pemerintah sering disebut sebagai surga pajak bagi investor.

“Menjadikan keluarga (kantor) sebagai instrumen hukum? Biasanya itu tax haven. Jadi malah tidak menambah penerimaan negara,” kata Faisal.

Untuk pembentukan kantor keluarga ini, pemerintah menargetkan dana kelolaan sebesar $500 miliar atau sekitar Rp 8 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Luhut membentuk kelompok belajar kantor keluarga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *