Laporan jurnalis Tribunnews.com Rainas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lingar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) menyelenggarakan acara Sustainable District Outlook 2024 bertema Transformasi Kabupaten Berkelanjutan untuk Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi dan Kolaborasi.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, swasta, dan masyarakat lokal, dengan 9 kabupaten berupaya mewujudkan komitmennya menjadi kawasan hijau.
Staf Khusus/BKPM Bidang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Kementerian Investasi, M. Kepala Sekolah Indraputra mengatakan pemerintah telah menerbitkan penelitian untuk mempromosikan ekonomi hijau di daerah.
Ia mengatakan BKPM sedang memetakan potensi sektor-sektor yang mendukung akses investasi hijau.
“Kami memotret dan menganalisis permasalahan yang ada di kawasan dan menyusun kemungkinan skenario kebijakan tindakan investasi,” kata Dana, ditemui di Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Beberapa kebijakan pemerintah mengenai ekonomi hijau antara lain mengembangkan kebijakan dan kerangka peraturan khusus untuk ekonomi hijau, melakukan restrukturisasi kelembagaan ekonomi hijau agar kokoh dan tidak saling tumpang tindih.
Selain itu, mengintegrasikan peta jalan ekonomi hijau dengan NDC dan peta jalan investasi, mengintegrasikan mekanisme dukungan terhadap NDC dan pembiayaan investasi, dan terutama memperluas kerja sama bilateral dan multilateral untuk mempercepat transisi ekonomi hijau.
“Kami mendukung peran perwakilan pemerintah untuk melanjutkan ‘green branding’,” jelas Pradhana.
Kementerian Investasi mengapresiasi komitmen 9 kabupaten anggota yang telah menunjukkan integrasi perencanaan wilayah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portofolio berbasis alam sejalan dengan arah pembelajaran.
BKPM mencatat Indonesia memiliki banyak kekayaan yang berasal dari sektor pertambangan, mineral, perikanan, dan perkebunan.
Namun pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan yakni program hilirisasi nilai tambah atau produksi industri.
Pradhan menjelaskan, hingga saat ini Kementerian Investasi/BKPM hanya bisa memetakan industri yang bagus untuk investasi.
Namun kelemahan Kementerian Investasi adalah tidak bisa mengelola keuangan.
“Tapi kita hanya bisa membantu apa yang menjadi komitmen kita untuk mendukung industri dengan memajukan daerah yang memiliki nilai jual. Khusus di bidang kehutanan, kita menjual secara kuotasi kepada investor dalam dan luar negeri,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apakasi) Sarman Simanjorang menyambut baik upaya LTKL menata kabupaten berwawasan berkelanjutan.
“Sebagai mitra strategis, hal ini tentunya sejalan dengan apa yang dilakukan APKASI dan kami berkomitmen untuk mendorong dan mendukung seluruh daerah anggota APKASI untuk melakukan upaya serupa menuju Indonesia Emas 2045 sesuai dengan kekhususan daerah masing-masing. katanya.
Kepala Sekretariat LTKL Ristika Putri Istanti menambahkan, tahun 2024 akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan.
LTKL adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lahan bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan.
Tahun ini, beberapa pencapaian signifikan berhasil ditonjolkan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 361.309,61 hektare lahan di 9 kabupaten telah disahkan melalui Peraturan Reforma Agraria.
Selain itu, lahan seluas 78.421,31 hektar di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP 2B).
“Sebaliknya, 243 program bersama telah dibuat di 7 kabupaten dan 298 pemuda yang tinggal di kabupaten tersebut telah dikaitkan dengan pekerjaan ramah lingkungan,” jelasnya.