Laporan jurnalis Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan perbaikan kebijakan untuk menarik investor ke sektor minyak dan gas bumi (migas).
Menurut Direktur Pembinaan Hulu Migas, Ariana Soemanto, hal itu untuk melaksanakan syarat dan ketentuan Product Sharing Agreement (PSC) atau Perjanjian Bagi Hasil baru, pemberian konsesi eksplorasi dan konsesi hulu migas.
“Sejak tahun 2021, Kementerian ESDM memperkuat kebijakan peningkatan investasi eksplorasi dan produksi, kebijakan pertama adalah penerapan syarat dan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama,” kata Ariana dikutip, Sabtu (18). 5/2024).
“Ada kontrak cost recovery dan gross share dimana pemerintah tidak mewajibkan kontraktor menggunakan gross share, ini menunjukkan pemerintah sedang beradaptasi,” ujarnya.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur syarat dan ketentuan baru Kontrak Bagi Hasil (PSC), calon kontraktor atau kontraktor koperasi bisa lebih fleksibel menanggung kedua biaya tersebut dibandingkan pembagian bruto. skema kontrak. .
Bahkan, Pemerintah tidak lagi mewajibkan kontraktor menggunakan skema gross split, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah terus beradaptasi dengan kebutuhan sektor tersebut.
Peraturan ini memuat beberapa hal yang akan menarik calon investor, antara lain peningkatan syarat kontrak distribusi produk (PSC), bank garansi lebih murah sebesar 500 ribu USD untuk penelitian bersama, proposal langsung tanpa penelitian bersama (Joint Research), hidrokarbon inkonvensional hingga eksklusivitas.
Dalam hal kegiatan non-tradisional dapat dilakukan oleh kontraktor tradisional yang sudah ada dan biaya studi bersama adalah biaya operasional.
Sedangkan untuk hak istimewa pencarian, Ariana menjelaskan prosedur struktur data intelijen juga disederhanakan, di mana kewajiban pencarian dapat dialihkan ke lapangan terbuka dan biaya keanggotaan data dapat dikembalikan.
Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif pada masa eksplorasi dengan memperpanjang masa eksplorasi menjadi 10 tahun bagi kontraktor yang bersedia bekerja mencari cadangan.
“Misalnya penemuan cadangan gas 5 TCF di WK Ganal Utara, Kalimantan Timur, yang tidak akan ditemukan jika masa eksplorasi tidak diperpanjang. Kerjasama pemerintah dan kontraktor berperan penting dalam menggairahkan eksplorasi,” ujarnya. dikatakan.
Upaya ketiga adalah mendorong hulu migas. Ariana mencatat, pemerintah selalu siap bernegosiasi untuk membantu kontraktor.
Berbagai bentuk insentif fiskal atau fiskal diyakini mampu meningkatkan keekonomian proyek migas. Berdasarkan keputusan Kabinet Menteri. 199 Petunjuk Insentif Hulu 2021, 12 kontraktor telah mencapai peningkatan keekonomian proyek dari insentif yang diberikan, sedangkan 10 kontraktor lainnya masih dalam tahap evaluasi dan negosiasi.
Ariana juga menjelaskan inovasi kebijakan masa depan yang akan diperkenalkan untuk mendukung industri minyak dan gas, seperti PSC baru yang disederhanakan untuk pengembangan proyek Gross Segregation and Carbon Storage (CCS).
“Setidaknya ada dua peraturan di masa depan yang sedang dikerjakan, yaitu PSC baru yang disederhanakan untuk pembagian kotor, yang memerlukan perombakan menyeluruh terhadap model yang ada, termasuk distribusi bagi hasil yang lebih kompetitif dan prosedur yang jelas untuk mengubah bentuk kontrak.” pungkas Ariana.