TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menggencarkan pembangunan berbagai infrastruktur di ibu kota negara nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Untuk jalan dan jembatan IKN, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar Rp 18,91 triliun pada tahun 2024.
Alfian Banjaransari, country manager Center for Market Education Indonesia (CME-ID), mengatakan, di tengah semangat pengembangan IKN, kebutuhan mendesak di wilayah metropolitan lain yang sudah ada seperti Jabodetabek dan Surabaya tidak boleh diabaikan. , Bandung, Makassar dan lain-lain.
Menurutnya, kawasan perkotaan tersebut merupakan pusat siklus perekonomian negara yang keberlanjutannya sangat penting bagi masa depan Indonesia.
Misalnya saja, kata Alfian, Jabodetabek dipenuhi sedikitnya 23 juta kendaraan milik pribadi. Tentu saja hal ini menimbulkan tantangan serius berupa kemacetan lalu lintas dan polusi udara.
Penelitian menunjukkan bahwa pengguna mobil di wilayah ini menghabiskan rata-rata 225 jam setahun di jalan, dimana 117 jam diantaranya terjebak kemacetan.
“Hal ini juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp36 triliun per tahun yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik,” kata Alfian, Kamis (22 Agustus 2024).
Dampak lingkungan dan kesehatan juga sangat memprihatinkan, katanya, dengan kualitas udara di wilayah metropolitan Indonesia yang seringkali melebihi batas aman, yang menyebabkan ribuan kematian dini setiap tahunnya.
“Soal kendaraan listrik (kendaraan elektronik), meski penggunaannya mengurangi emisi CO2, namun justru meningkatkan polutan lain seperti sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen oksida (NOx) dibandingkan mobil berbahan bakar bensin,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa beralih ke kendaraan listrik saja tidak cukup untuk mengatasi masalah polusi perkotaan.
Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pengembangan transportasi umum yang efisien dan perencanaan kota yang berkelanjutan.
Berbeda dengan IKN yang dibangun dari awal, kata Alfian, kota-kota besar di Indonesia telah hidup dan sejahtera selama puluhan tahun dengan berbagai struktur pendukung yang sudah ada.
“Oleh karena itu, laporan CME mengusulkan gagasan Smart Transit City (STC) dan model kereta api wirausaha (ERM), yang pada dasarnya mengintegrasikan transportasi umum dengan pengembangan lahan yang dipimpin oleh investasi sektor swasta,” ujarnya.
STC merupakan konsep kota yang menggunakan teknologi pintar untuk mengoptimalkan dan menghubungkan berbagai moda transportasi, seperti kereta api dan bus, untuk menciptakan mobilitas yang lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.
Sedangkan ERM merupakan pendekatan di mana pengembang swasta tidak hanya membiayai, namun terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi.
Alfian mengatakan model tersebut menggunakan keuntungan dari pengembangan lahan untuk membiayai infrastruktur, sehingga mengurangi beban keuangan pemerintah dan menjadikan pengembang swasta sebagai mitra aktif dalam membangun kota yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap pasar.
Bagi kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, hal ini berarti berkurangnya kemacetan, udara yang lebih bersih, dan kualitas hidup penduduk yang lebih baik.
“Model ini tidak hanya mengurangi beban keuangan pemerintah, tetapi juga memastikan proyek pembangunan responsif terhadap pasar dan memiliki perspektif keberlanjutan,” ujarnya. Belanja Rp 18,91 triliun
Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp18,91 triliun pada tahun 2024 untuk pembangunan infrastruktur dasar IKN.
Dana tersebut dikeluarkan melalui Direktorat Jenderal Jalan Kementerian PUPR untuk pembangunan jalan dan jembatan.
Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan salah satu proyek yang dilaksanakan adalah pembangunan tol IKN 3A Karang Joang-KKT Kariangau.
Pembangunan tol IKN tahap 3A sudah progres 83% dan menelan biaya Rp 3,47 triliun, kata Basuki kepada Kompas.com.
Selanjutnya ada pula Tol KKT Kariangau-Simpang Tempadung ruas IKN 3B yang kini telah mencapai progres konstruksi 96% dan menelan biaya Rp 2,02 triliun.
Proyek lainnya adalah pembangunan Tol IKN 5A ruas Jembatan Simpang Tempadung-Pulau Balang dengan progres 91% dan konsumsi Rp 2,41 triliun.
“Untuk jembatan, Proyek Duplikasi Jembatan Bentang Pendek Pulau Balanga telah selesai progresnya 100% dan jalan kabupaten pengumpan di Zona IKN sudah maju 84%,” jelas Menteri Basuki.
Diketahui pula, pada tahun ini pemerintah melalui Dirjen Bina Marga mengucurkan dana untuk membangun jalan akses bandara VVIP, serta membangun akses jalan menuju Masjid Negara di wilayah IKN dan Dermaga Logistik.