Reporter Tribunnews.com Dennis Destryawan melaporkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan, pembatasan tersebut dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah bisa menghemat anggarannya. Saat ini PT Pertamina (Persero) sedang menyusun aturan mengenai pembatasan tersebut, kata Luhut.
“Kami berharap mulai tanggal 17 Agustus kita bisa mulai mengurangi jumlah masyarakat yang tidak berhak menerima subsidi,” kata Luhut dalam video yang dilansir, Rabu (10/7/2024).
Hal itu diungkapkan Luhut saat membahas penggunaan BBM terkait defisit APBN 2024. Luhut mengatakan dengan adanya batasan tersebut, pemerintah bisa melakukan penghematan pada APBN 2024.
Selain membatasi bahan bakar bersubsidi, pemerintah mendorong pengembangan bioetanol sebagai alternatif bahan bakar fosil.
Bioetanol merupakan bahan bakar yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan organik, khususnya tumbuhan yang tinggi karbohidrat.
“Kami sekarang berencana untuk segera mendorong bioetanol sebagai pengganti bensin, sehingga polusi udara juga bisa segera berkurang,” kata Luhut.
Luhut mengatakan bensin bisa memiliki kandungan sulfur sebesar 500 ppm, sedangkan bioetanol memiliki kandungan sulfur yang jauh lebih rendah, hanya 50 ppm.
Kondisi sulfur yang tinggi tentunya dapat mempengaruhi kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia.
Luhut mengatakan dengan pengembangan bioetanol maka jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dapat berkurang dan akan menghemat anggaran pemerintah untuk penyakit pernafasan hingga 38 triliun rupiah.
Saat ini Pertamina sedang mengembangkan bioetanol yang diharapkan dapat berkinerja baik dan dapat segera diimplementasikan.
“Kalau semuanya berjalan baik, kita bisa berhemat lagi,” kata Luhut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi akan meningkat pada tahun ini.
Hal ini mengacu pada sejumlah perubahan parameter mulai dari harga minyak dunia, kenaikan minyak, dan nilai tukar dolar.
“Pencairan subsidi dan kompensasi juga diperkirakan meningkat karena beberapa faktor seperti volume, nilai tukar, dan harga,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (7 Agustus 2024). .
Hingga semester pertama tahun 2024, Kementerian Keuangan telah membayar subsidi energi sebesar Rp42,9 triliun untuk semester pertama tahun 2024.
Subsidi energi ini mencakup bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta liter atau Rp 8,7 triliun. Lalu subsidi elpiji 3 kilogram sebanyak 3,4 juta liter yakni 34,2 triliun. rupiah indonesia.