Pemerintah Bentuk Satgas Khusus Untuk Kawal APBN dan APBD di PON XXI Aceh-Sumut

Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk memantau APBN dan APBD pada PON XXI Aceh-Sumut

Reporter Tribunnews.com Abdul Majid melaporkan

Tribun News.com, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (MENPORA) Dito Ariotejo menyatakan keyakinannya Pekan Olahraga Nasional (PON XXI Aceh-Sumut) akan sukses dalam penyelenggaraan, prestasi, dan penyelenggaraannya.

Menpora Ditto mengatakan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memantau anggaran, khususnya APBN, untuk keberhasilan administrasi.

Diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 516 miliar lebih untuk menyelenggarakan Pon Aceh-Sumut.

“Iya, ini juga hasil pertemuan terakhir dengan Presiden, di mana kita terlebih dahulu membentuk satuan tugas pengawasan pelaksanaan PON yang subjeknya adalah kementerian/lembaga terkait,” kata Menpora. Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Dan ada juga Satgas Penanggung Jawab Jaksa Khusus yang diketuai oleh Jaksa Agung, bersama BPKP, BPK, KPK, Kapolri, dan Kejaksaan. ‘Tunggu dulu,’ sambungnya.

Tak hanya pemantauan anggaran APBN, satuan tugas khusus juga dibentuk untuk memantau anggaran APBD pada PON kali ini.

Seperti diketahui, program PON juga mendapat alokasi anggaran dari daerah tuan rumah.

Satgas pengawasan APBD dirasa sangat diperlukan karena kita tidak ingin mengulangi kejadian yang sama seperti PON Papua sebelumnya yang tidak dibayarkan ratusan miliar rupee.

“Nah, ini sudah dilakukan sejak PON sebelumnya, yang berbeda dengan PON kali ini, khusus APBD juga ditetapkan oleh tim Kemendagri untuk mengontrol penggunaan dan pengeluaran APBD,” kata Menpora Dito.

“Jadi kita tidak ingin ada kejadian seperti PON sebelumnya yang tidak terbayar atau tidak membayar Rp 340 miliar.”

Ternyata masyarakat tahu PON itu PON, pasti mengira itu Kemenpora, tapi ternyata APBD. Nah, jangan sampai kejadian seperti yang saya laporkan saat itu terulang kembali. Presiden. “Jadi, bagi pengguna APBN dan APBD, semua penggunaan itu harus dilakukan dengan akal sehat dan banyak yang mempertanyakan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *