TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah akan mengurangi pasokan Bahan Bakar Kuota Khusus (JBKP) Bertalite di banyak SPBU.
Pertamina Patra Nyaga mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan rencana teknisnya. Sekretaris Pertamina Patra Nyaga Heppy Vulansari mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan informasi pengguna BBM bersubsidi melalui register kode QR.
Untuk itu, Pertamina Batra Nyaga mengimbau seluruh masyarakat cerdas dalam menggunakan BBM bersubsidi dan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi pengguna BBM bersubsidi dengan menggunakan kode QR karena mereka menggunakan BBM Pertalite, kata Heppi. 30/8/2024).
Pertamina Batra Nayaga memberikan isi ulang PertaLite melalui kode QR kepada kendaraan yang terdaftar dan nomor STNK kepada pengguna yang tidak terdaftar untuk mendapatkan bantuan yang tepat guna memastikan pendistribusian PertaLite terkelola.
“Pendaftaran bantuan Bertalite terus kami galakkan di wilayah Gelombang 1 seperti Jawa, Mathura, Bali (Jamali) dan wilayah non-Jamali lainnya seperti Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Korandalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. “Selamat selesai.
Setelah itu, Bertamina Batra Nayaga akan memperkuat pasokan Jenis Bahan Bakar Cadangan Khusus (JBKP) Bertalite sebanyak beberapa gelas.
“Berdelite merupakan salah satu BBM bersubsidi, sehingga peraturan regulator dibuat untuk mencapai tujuan BBM bersubsidi, antara lain pendirian SPBU yang menjual BBM murah melalui BPH Migas dengan fokus pada jalur angkutan umum, bukan pada jalur angkutan umum. ditengah pemukiman tinggi,” dana yang disalurkan melalui proses ini. Minyaknya diyakini sangat sensitif,” jelas Heppy. Implementasinya akan dilakukan minggu depan
Pemerintah berencana menerbitkan aturan baru penggunaan bahan bakar Bertalite (PPM) mulai minggu depan. Undang-undang baru ini diyakini akan mengurangi subsidi hingga sekitar 7 persen pada kendaraan yang dikatakan tidak disubsidi.
Rachmat Khaimudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MARVS), mengatakan bahwa rencana redistribusi subsidi bahan bakar sedang dilakukan agar anggaran tidak dialihkan untuk menyediakan bahan bakar yang lebih baik, dengan tujuan untuk menggunakan Bertalite lebih banyak. Biaya dukungan.
Rachmat juga menegaskan, tidak ada batasan pembelian bahan bakar tambahan, namun akan dikelola agar Bertalite dapat dinikmati oleh pengguna yang dituju.
“Jadi, ini adalah rencana kami untuk melakukan resubsidi bahan bakar. Kami tidak melarang [bahan bakar bersubsidi], kami mempromosikan subsidi bahan bakar yang baik,” kata Rachmatt pada pertemuan Dewan Energi Pemuda (YEC) tentang energi. perubahan dan kebersihan. Udara: Generasi muda yang membutuhkan perubahan di Jakarta, Rabu (28/8).
Rachmad mengatakan subsidi BBM akan disalurkan untuk menghasilkan minyak berkualitas tinggi yang tidak membahayakan lingkungan.
“Niat kami minggu depan undang-undangnya akan keluar dan interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan. Kami tidak ingin menaikkan harga BBM, kami akan tetap menggunakannya secara bijak dan adil, makanya kami akan menaikkan harga BBM. karena ke depan mungkin untuk yang lain,” ucapnya.
Menurut Rachmat, 80 persen-95 persen BBM bersubsidi dinikmati oleh kelompok kaya. Untuk itu, pemerintah akan menjalankan BBM bersubsidi untuk mengendalikannya.
Menteri Keuangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana melarang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024.
“Kami akan kaji ulang [rencana pengendalian minyak] dan bicara dulu dengan mereka. Ya, memang ada rencana seperti itu [pengurangan minyak mulai 1 Oktober],” kata Bahlil saat ditemui di sela-sela krisis DPR Jakarta, Selasa (27/10). 8). )
Aturan yang mengatur BBM bersubsidi berupa Peraturan Menteri ESDM yang memerlukan waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat, ungkap Bahlil.
“Karena kalau undang-undangnya keluar, manisannya keluar, ada saatnya menjenguk masyarakat. Nah, masa sosial budaya yang saya bicarakan sekarang,” kata Bahlil.
Bahlil juga menegaskan, mobil mewah dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Kalau yang berhak menerima bantuan ini adalah masyarakat, mohon maaf, masyarakat dari kalangan ekonomi hingga menengah, Bahlil.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Energi Baru Terbarukan (Pertamina NRE), Indonesia membutuhkan perubahan energi, bukan perubahan energi. Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan energi mati, namun dalam waktu dekat peralihan menuju energi baru terbarukan (EBT) akan terjadi secara bertahap.
“Jadi kami yakin itu perubahan. Bukan perubahan. Apa yang ada di negara kita harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan lakukan semuanya secara bertahap,” kata Fadli.