Tribun News.com, Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Kepulauan Kalimantan Timur disebut-sebut merugikan lingkungan dan hanya memenuhi keinginan kalangan elite.
Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN konon tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tapi juga di Sulawesi Tenggara (Sulteng).
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, material pembangunan IKN banyak dipasok dari Sulawesi Tengah, misalnya dari tambang Laut Galleon.
Berdasarkan catatan Jatom Sulteng, terdapat 34 izin pertambangan berstatus operasi produksi di Kota Palu dan 54 izin pertambangan berstatus operasi produksi di wilayah Dongla.
Perlu diketahui, Sulawesi Tengah berkontribusi besar terhadap pengembangan IKN sebagai pemasok utama bahan baku konstruksi berupa batu, pasir, kerikil, dan material lainnya.
JATAM menilai aktivitas pertambangan mengubah bentang alam, bencana alam seperti banjir dan tanah longsor menjadi salah satu risikonya.
Belum lagi, data yang dirilis Kantor Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Palu, Sulawesi Tengah pada Rabu, 1 Mei 2024 menunjukkan partikel debu semakin meningkat.
Pengukuran kualitas udara saat itu menunjukkan peningkatan PM2.5, atau partikel yang lebih kecil dari 2,5 mikrometer, menjadi 69 µgram/m3, atau masuk dalam kategori “tidak sehat”.
Nilai tersebut diperoleh dari pantauan di WITA pada pukul 14.48-14.58.
Nilai PM2.5 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ambang batas kesehatan normal yaitu 15 µgram/m3.
Terjadi pula peningkatan materi partikulat dengan nilai 46 µgram/m3 pada PM10. Meski harga tersebut dikatakan masih dalam kategori baik, namun harga tersebut lebih tinggi dibandingkan hari biasa.
Nilai ambang batas PM10 adalah 40 µgram/m3.
Menurut SPAG Lore Lindu-Bariri, paparan jangka pendek akibat batasan PM2.5 dapat menyebabkan penyakit jantung, paru-paru, bronkitis, dan serangan asma.
Bayi, anak-anak, dan orang lanjut usia rentan terhadap dampak ini.
Sementara itu, dampak kesehatan jangka pendek dari PM10 dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).
Keadaan ini diperparah dengan adanya transportasi partikel debu vulkanik hasil letusan Gunung Raung di Sulawesi Utara. Upacara di IKN hanya imajinasi belaka
Aktivis Jatam Kaltim Maretha Sari mengatakan, perayaan HUT RI ke-79 di IKN merupakan upaya untuk memproyeksikan citra pemerintah, bukan perayaan kemerdekaan sebenarnya.
Upacara tersebut digelar di tengah krisis lingkungan dan sosial yang semakin serius di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah, katanya seperti dikutip Tribankaltim, Kamis (8/8/2024).
Menurutnya, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih dan listrik harus menjadi prioritas utama.
“Apakah pengembangan IKN benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya ambisi kelompok elit saja?”, ujar Etta, sapaan akrabnya.
JATAM Kaltim menilai proyek IKN hanya akan menimbulkan konflik sosial yang meluas, penggusuran, dan kerusakan lingkungan.
Ia pun meminta pemerintah menghentikan sementara proyek ini dan melakukan evaluasi mendalam.
“Kita harus bertanya pada diri sendiri apakah pemindahan ibu kota benar-benar solusi terhadap permasalahan Jakarta,” dan masyarakat Indonesia sangat mendukung proyek tersebut.
Jika ibu kota negara dipindahkan, kata ETA, kondisi Jakarta perlu dipulihkan terlebih dahulu.
Ia yakin masyarakat akan memahami permasalahan dan ikut mengambil keputusan besar demi keberlangsungan bangsa di masa depan.
“Pembangunan ibu kota baru harus berkeadilan dan partisipatif, tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk masa depan. Informasi harus disebarluaskan agar kita semua memahami kepentingan di balik pembangunan ini,” kata Eta. akan
Kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan IKN Indonesia di Kalimantan Timur tentunya akan mengaktifkan Balikpapan dan Samarinda sebagai kota penyangga.
Saat sejumlah tamu perayaan HUT RI menginap di Kota Minyak, Balikpapan sudah bersiap mengelola sampah.
Sudirman Jayaleksana, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, mengatakan pihaknya siap menyambut para tamu pada acara tersebut. Memperbaiki pengelolaan limbah.
“Tamu atau tidak, kami siap menyetujui persyaratannya. Tidak ada penambahan jam kerja bagi agen, hal ini wajar karena pengelolaan sampah adalah pekerjaan rutin kami,” ujarnya, Rabu (8/7/2018). 2024). )
Sudirman mengatakan, Balikpapan punya kebiasaan menyambut tamu di acara-acara besar.
Jadi poin TPS dikondisikan pada masa kanak-kanak.
Baru-baru ini, Balikpapan menyambut kedatangan tamu dalam agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKSI) XVII pada Juni 2024. Saat itu, total ada 5.000 orang yang tiba di Balikpapan.
Menurut dia, jumlah sampah yang akan bertambah hanya 2 ton saat hampir 2.000 tamu tiba di Balikpapan dalam rangka perayaan HUT RI ke-79.
“Misalnya kalau datang 1.000 atau 2.000 orang, kalau dikalikan 1 kilogram per orang, maka kenaikannya hanya 2 ton. Tidak masalah, biasanya 1 truk bisa mengangkut 4 ton sampah. Artinya hanya separuh sampah. . Truk, “katanya.
Selain itu, para tamu undangan akan menginap di hotel yang menyediakan pengelolaan sampah.
Pihak hotel dan manajemen telah mengumpulkan sampah tersebut.
Kami memungut sampah dan membuangnya ke TPA Mangar. “Jadi tidak masalah,” katanya. IKN harus bebas dari kotoran
Sekretaris Daerah (Sekada) Provinsi Kalimantan Timur Bapak Wahuni mengatakan, Pemprov Kaltim telah mengambil tanggung jawab pembersihan lingkungan pada upacara peringatan yang dilaksanakan di IKN.
“Ada pembagian kerja masing-masing. Untuk pemerintah daerah, kami diminta oleh otoritas IKN untuk membantu mengelola sampah dari luar,” kata Pak.
Sampah harus dikelola dengan baik karena dipastikan mulai tanggal 10 Agustus 2024 kegiatan IKN akan semakin meningkat sehingga diperkirakan jumlah sampah khususnya sisa makanan bekas akan meningkat secara signifikan volumenya.
Begitu pula hari eksekusinya, 17 Agustus 2024.
IKN berencana membuang sampah organik di wilayah Penajam.
“Tadi kami koordinasi dengan Sekda Pasar Penajam Utara, sebetulnya IKN yang paling dekat dengan Penajam ini perlu dibersihkan dari sampah,” tegas Pak.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah memberikan tanggung jawab untuk menghadirkan 1.000 tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain-lain dalam acara pagi dan sore hari dalam rangka Hari Kemerdekaan tersebut.
Kemudian, ditetapkan titik pengumpulan dan pengembalian tambahan bagi para tamu undangan untuk menghindari kemacetan atau pengumpulan kendaraan.
Selain itu panitia juga akan menyiapkan kendaraan seperti golf cart bagi tamu yang membutuhkan.
Sisanya akan menuju tempat upacara di Istana Negara IKN.
Dalam rangka memeriahkan upacara tersebut, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Kalimantan Timur serta perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur akan memasang spanduk berdesain serupa di sepanjang jalan Tol Balikpapan – Samarinda dan titik-titik strategis lainnya.
“Desain dasarnya kita siapkan, lalu kita tambahkan logonya. Tapi kita konsultasikan dulu ke sekretariat presiden,” imbuhnya.
Sementara itu, Polda Kaltim akan melakukan simulasi lalu lintas, untuk mengantisipasi kemungkinan kemacetan panjang dari dan ke IKN.