TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengklaim pelayanan publik saat ini tetap berjalan seperti biasa setelah peretas membobol Dewan Peralihan Nasional (PDNS) 2 beberapa waktu lalu.
“Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital, sejak 1 Juli kemarin berjalan seperti biasa,” kata Hadi dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (5/6/2024).
“Masyarakat akan mampu mendapatkan layanan ini, meski kami terus meningkatkan kemampuan,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah kini berupaya meningkatkan kapasitas Pusat Data Nasional (PDN) pengganti PDNS 2 agar kapasitas penyimpanannya lebih besar.
“Saat ini pemerintah terus melakukan pembenahan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya agar bisa memiliki peralatan yang lebih banyak, peralatan penyimpanan yang baik dengan keamanan yang baik, yang saat ini sedang dalam proses,” ujarnya.
Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai Jaringan Data Nasional (PDN) yang menghadapi serangan siber dan balas dendam.
Serangan itu melumpuhkan beberapa layanan publik penting.
Unit Pelayanan Terpadu (ULT) Kemendikbudristek dalam akun Instagram resmi @ult.kemdikbud menyebutkan 47 layanan Kemendikbudristek terdampak PDN.
Bidang tersebut meliputi Sistem Pembelian Elektronik (SPSE) hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) bantuan pendidikan perguruan tinggi.
Staf imigrasi bandara pun ikut terhambat akibat serangan ini. Alhasil, layanan kembali ke layanan manual
Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan pusat informasi negara itu rusak akibat serangan ransomware otak berdasarkan hasil penyelidikan. Serangan ini merupakan pengembangan dari ransomware LockBit.
“Kejadian data center sementara ini adalah Branchiper ransomware. Ini merupakan evolusi terbaru dari ransomware, ini yang terbaru berdasarkan produk riset BSSN,” kata Hisna di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2024).
Hisna mengatakan, BSSN telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus tersebut.
Namun bukti menghalangi timnya karena penyerangan tersebut merahasiakan informasi tersebut.