Laporan reporter Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto tak mempermasalahkan perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni pemberhentian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassonna Laoli.
Diakui Hasto, dalam konsep kepengurusan, presiden mempunyai kewenangan memecat rekanannya.
Kami menghormati hak prerogratif presiden. Kami tidak pernah bertindak gegabah sejak awal, kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (14/08/2024).
Hasto mengatakan, pemerintahan PDIP tidak pernah meminta kuota seluruh jabatan menteri saat Jokowi dilantik sebagai presiden.
“Kita bisa bersinergi dengan partai politik. Kita tidak pernah memberikan tekanan. Kita tidak pernah menyimpan dendam terhadap masa lalu,” kata Hasto.
Hasto mengatakan, yang terpenting adalah memenuhi janji-janji pemilu yang disampaikan kepada masyarakat.
“Tepati janji kampanye Anda. Ketika masyarakat tidak mempercayainya, kami memperbaikinya,” katanya.
Jelang masa jabatannya berakhir, muncul kabar Presiden Jokowi akan merombak kabinetnya. Termasuk pemberhentian Yasonne Laoli sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).
Yesonna akan digantikan oleh politikus Partai Gerindra sekaligus mantan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Suprataman Andy Agtas.
Namun, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayan membantah laporan tersebut.
Menurutnya, Jokowi tidak akan melakukan rekonstruksi pemerintahan dalam satu atau dua hari ke depan.
“Belum ada rencana atau agenda reshuffle kabinet pada 14 atau 15 Agustus 2024 seperti yang selama ini diisukan,” kata Erie usai dikonfirmasi, Rabu.