Laporan Tribunnews.com oleh jurnalis Felcianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum Partai Progresif Demokratik (PDIP) PDI Perjuangan Saeed Abdullah mengatakan Puan Maharani tidak serta merta menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDIP.
Hal ini menanggapi ajakan Pak Megawati kepada Pak Puan untuk bertukar jabatan Ketua Umum PDIP dengan Ketua DPR RI.
Saeed mengatakan, konferensi PDIP akan digelar pada 2025 dan menampik ucapan Megawati hanya sekedar lelucon.
“Mbak Puan ini yang jadi Ketum saat pembukaan (Rakernas) kemarin. Malah Bu Ketum yang ke luar negeri. Itu tangan bebas Bu Ketum,” ujarnya di Arena Rakernas PDIP V di Beach City International Stadium, kata Said usai ditemui. Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).
Direktur Jenderal Badan Anggaran Republik Demokratik Rakyat Korea (Bangal) menjelaskan, penerus ketua umum akan ditentukan dalam kongres partai.
“Kita tidak bisa serta merta berasumsi bahwa Pak Puan akan menjadi penggantinya. Ini bukan sikap presiden umum,” ujarnya. Bermula dari candaan Megawati.
Candaan Megawati itu dilontarkan saat membuka acara Musyawarah Kerja Nasional V PDIP kemarin, Jumat (24 Mei 2024).
Hal itu terjadi setelah Megawati menyapa banyak orang bahkan menteri Kabinet Indonesia Industri (KIM).
Megawati bercanda, Puan senang bisa terus bepergian ke luar negeri dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.
Lalu saya bilang, ‘Silakan ambil tempat saya.'” “Saya akan menjadi Ketua DPR dan Anda akan menjadi Ketua Umum,” kata Megawati menjelang penundaan sidang DPR
Ketua DPP PDIP Ahmad Basara mengatakan partainya memutuskan menunda penyelenggaraan Kongres ke-6 hingga tahun 2025.
Hal itu disampaikan Basara sebelum pembukaan Konferensi Kerja Nasional (Lakernas) PDIP ke-5 pada Jumat, 24 Mei 2024 di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta.
Basara mengatakan, rapat kerja nasional akan mengevaluasi kinerja partai berdasarkan keputusan parlemen tahun 2019.
“Setelah itu, kami akan memperkuat organisasi partai dengan mengembalikan siklus parlemen ke tahun 2025,” kata Basara saat itu juga.
Dia menjelaskan, DPR diundur ke tahun 2025 karena banyak agenda nasional yang dijadwalkan pada tahun 2024.
“Kebetulan kalender parlemen berlangsung pada tahun 2019 karena ada agenda nasional lainnya, termasuk penyelenggaraan pemilu presiden dan parlemen kemarin,” kata Basara.
Secara terpisah, Hast mengatakan pilkada serentak akan digelar pada November 2024.
Oleh karena itu, akan diputuskan bahwa Kongres akan kembali ke siklus lima tahunan pada tahun 2025, karena perlu dilakukan penguatan dan konsolidasi organisasi partai untuk menjalankan agenda nasional negara, ”ujarnya.